Korupsi dan Darurat Demokrasi

Kompas.com - 11/02/2021, 06:41 WIB
Ilustrasi KOMPAS/SUPRIYANTOIlustrasi

DATA yang dikeluarkan Transparency International Indonesia tahun 2020 sangatlah memprihatinkan. Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot dari skor 40 (skala 0-100) pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Rasa-rasanya sulit sekali untuk membersihkan, atau paling tidak meminimalisasi korupsi di negeri ini.

Jumlah pengungkapan kasus korupsi terus meningkat, dengan modus dan jenis pelaku kian beragam.

Baca juga: TII Angap Penangkapan 2 Menteri yang Terjerat Kasus Korupsi Belum Tentu Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tampaknya, korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kanker kronis yang sulit untuk disembuhkan. Menggerogoti kepercayaan warga negara dalam demokrasi, meniadakan naluri dan akal sehat.

Kegelisahan yang diungkap oleh profesor sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo dalam kolom di Kompas menjadi kegundahan kita semua.

Bagaimana tidak, di saat yang bersamaan skor Indonesia yang disusun The Economist Intelligence Unit (EIU) ikut merosot. Dalam laporan EIU menunjukkan bahwa secara global, indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan pada 2019.

Skor Indeks Demokrasi Global 2020 menyentuh angka 5,37 dari indeks sebelumnya 5,44. Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan skor 6,3. Padahal, tahun 2019, skor Indonesia 6,48.

Baca juga: TII Nilai Komitmen Pemberatasan Korupsi Selama Pemerintahan Jokowi Hanya di Atas Kertas

Skor Indeks Demokrasi Indonesia terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Indonesia masuk dalam kategori negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy).

Indonesia masih menyimpan problematika yang cukup kompleks soal budaya politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik, hingga masalah dalam fungsi-fungsi pemerintahan.

Permasalahan inilah yang pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi dan melanggengkan oligarki. Kondisi ini tentu tidaklah baik-baik saja. Indonesia berada pada titik situasi darurat demokrasi.

Hilangnya adab politik

Instrumen administrasi, aspek politik dan penegakan hukum menjadi masalah krusial dan menggerus integritas serta komitmen bernegara.

Kasus korupsi perizinan, yang dilakukan oleh Wali Kota Cimahi pada 28 November lalu, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan rumah sakit menjadi potret yang cukup nyata betapa sistem perizinan daring (online) dan terintegrasi masih dipandang belum efektif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Nasional
Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Nasional
OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Nasional
OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

Nasional
Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Nasional
Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Nasional
OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X