Korupsi dan Darurat Demokrasi

Kompas.com - 11/02/2021, 06:41 WIB
Ilustrasi KOMPAS/SUPRIYANTOIlustrasi

DATA yang dikeluarkan Transparency International Indonesia tahun 2020 sangatlah memprihatinkan. Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot dari skor 40 (skala 0-100) pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Rasa-rasanya sulit sekali untuk membersihkan, atau paling tidak meminimalisasi korupsi di negeri ini.

Jumlah pengungkapan kasus korupsi terus meningkat, dengan modus dan jenis pelaku kian beragam.

Baca juga: TII Angap Penangkapan 2 Menteri yang Terjerat Kasus Korupsi Belum Tentu Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tampaknya, korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kanker kronis yang sulit untuk disembuhkan. Menggerogoti kepercayaan warga negara dalam demokrasi, meniadakan naluri dan akal sehat.

Kegelisahan yang diungkap oleh profesor sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo dalam kolom di Kompas menjadi kegundahan kita semua.

Bagaimana tidak, di saat yang bersamaan skor Indonesia yang disusun The Economist Intelligence Unit (EIU) ikut merosot. Dalam laporan EIU menunjukkan bahwa secara global, indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan pada 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Skor Indeks Demokrasi Global 2020 menyentuh angka 5,37 dari indeks sebelumnya 5,44. Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan skor 6,3. Padahal, tahun 2019, skor Indonesia 6,48.

Baca juga: TII Nilai Komitmen Pemberatasan Korupsi Selama Pemerintahan Jokowi Hanya di Atas Kertas

Skor Indeks Demokrasi Indonesia terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Indonesia masuk dalam kategori negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy).

Indonesia masih menyimpan problematika yang cukup kompleks soal budaya politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik, hingga masalah dalam fungsi-fungsi pemerintahan.

Permasalahan inilah yang pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi dan melanggengkan oligarki. Kondisi ini tentu tidaklah baik-baik saja. Indonesia berada pada titik situasi darurat demokrasi.

Hilangnya adab politik

Instrumen administrasi, aspek politik dan penegakan hukum menjadi masalah krusial dan menggerus integritas serta komitmen bernegara.

Kasus korupsi perizinan, yang dilakukan oleh Wali Kota Cimahi pada 28 November lalu, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan rumah sakit menjadi potret yang cukup nyata betapa sistem perizinan daring (online) dan terintegrasi masih dipandang belum efektif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Nasional
Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Nasional
1 Tahun 9 Bulan 'Di-lockdown' Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

1 Tahun 9 Bulan "Di-lockdown" Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

Nasional
Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Nasional
DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Nasional
Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

Nasional
UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.