Korupsi dan Darurat Demokrasi

Presiden semestinya mampu menjadi legacy di akhir masa kepemimpinannya. Berikan kinerja yang terbaik untuk rakyat.

Selain itu, penguatan komitmen juga perlu dilakukan oleh partai politik. Maraknya kasus korupsi yang terjadi mengindikasikan bahwa sistem kepartaian, rekrutmen dan pendanaan belum memiliki pengaruh yang signifikan.

Malah, kasus suap yang selama ini bergeming terjadi, yang menjadi aktor utamanya adalah dari kader partai politik. Pembenahan partai politik adalah keniscayaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik harus melakukan pemetaan pada dua hal. Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terwujud budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem perkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi terhadap negara maupun fungsi terhadap rakyat melalui pendidikan politik, perkaderan dan rekrutmen calon yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan di bidang politik yang mumpuni.