Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah untuk Kejar Target Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 10/02/2021, 23:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah akan menambah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), vaksinator, dan jam pelayanan untuk mengejar target vaksinasi Covid-19.

Hal itu akan menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 demi memutus pandemi.

Ia mengatakan saat ini kemampuan penyuntikan vaksin Covid-19 masih berada di angka 60.000 hingga 80.000 injeksi per hari.

Jumlah itu harus ditingkatkan demi mengejar target vaksinasi tahap pertama terhadap 40,2 juta orang yang berlangsung pada Januari hinga April.

Baca juga: Soal Prediksi Bloomberg, Satgas: Arahan Presiden, Vaksinasi Non-nakes Segera Dimulai

“Sekarang baru 10.030 fasyankes yang sudah terdaftar. Akan kita tambah dengan mendirikan pos-pos vaksinasi Covid-19. Selain itu kita mengharapkan adanya penambahan hari jadi 7x24 jam dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00,” kata Siti dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, Rabu (10/2/2021).

“Selain itu tadi, kami juga melakukan penambahan vaksinator. Diharapkan pada akhir Februari sudah ada 81.770 vaksinator,” tutur Siti.

Adapun hingga kini baru tersedia 41.441 vaksinator yang bertugas untuk menyuntikkan vaksin Covid-19.

Siti optimistis ke depannya proses vaksinasi Covid-19 akan semakin cepat dengan penambahan fasyankes, jam pelayanan, dan vaksinator.

“Dan April kita akan mulai memberikan vaksin ke masyarakat umum lainnya,” kata Siti.
Adapun pada tahap pertama yang berlangsung pada Januari-April. Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin kepada 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia.

Baca juga: Kapan Pandemi Covid-19 di Indonesia Selesai? Ini Prediksi Bloomberg dan Kata Kemenkes

Adapun pada tahap pertama yang berlangsung pada Januari-April. Pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin kepada 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia.

Sebelumnya, Bloomberg pada Jumat (5/2/2021) menyampaikan laporan mengenai penanganan pandemi dan upaya vaksinasi Covid-19 berbagai negara di dunia.

Berdasarkan hitungan Bloomberg, proses vaksinasi di Indonesia masih kalah cepat dengan beberapa negara-negara lainya.

Dengan kecepatan vaksinasi saat ini, diprediksi Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen populasi untuk vaksinasi dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Indonesia tidak sendiri, dengan analisis yang serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi sama, yakni menunggu hingga satu dekade lamanya. Prediksi tersebut dibuat setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com