Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Ungkap Masih Ada Daerah yang Menunggu Hasil Tes Covid-19 Sampai 10 Hari

Kompas.com - 10/02/2021, 12:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, masih ada daerah yang mengalami waktu tunggu lama untuk memastikan hasil pemeriksaan Covid-19.

Nadia mengungkapkan, kondisi ini disebabkan laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 metode real time PCR masih terbatas.

"Sekarang kita sudah punya 620 laboratorium pemeriksaan PCR. Tetapi jumlah ini tak merata untuk seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar laboratorium ini berada di pusat ataupun di ibu kota kabupaten/kota," kata Nadia dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Kemenkes, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kemenkes: 20-30 Kontak Dekat Pasien Covid-19 Akan Dilacak

Sehingga, apabila spesimen berasal dari daerah yang jauh atau secara geografis sulit dijangkau, membutuhkan waktu lama untuk proses pengirimannya.

Apabila ditambah dengan beban pemeriksaan spesimen, maka waktu tunggu untuk mendapat kepastian hasil pemeriksaan bisa lebih lama.

"Ada yang lebih dari tiga hari, ada yang sepekan atau bahkan bisa 10 hari," ungkap Nadia.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Nadia menyebut pemerintah segera melakukan intervensi proses pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan treatment (perawatan) atau 3T di 98 daerah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: 2 Juta Data Covid-19 Belum Terlaporkan, Kemenkes: Mulai Disinkronkan

Khusus untuk pelacakan, pemerintah meningkatkan kuota untuk pelacakan kontak dekat dari individu yang positif Covid-19.

Jika sebelumnya, ada lima hingga 10 orang kontak dekat yang dilacak dari satu kasus positif Covid-19, maka ke depannya pelacakan akan menyasar 20 hingga 30 kontak dekat.

Nadia menyebut, saat ada satu orang positif, maka sebanyak 20-30 orang yang berkontak dekat dengan orang itu akan dilacak.

Kemudian, apabila ada beberapa orang dari jumlah itu ternyata ada yang positif, maka sebanyak 20-30 orang kontak dekat masing-masing dari mereka juga akan dilacak.

Baca juga: Kemenkes Perkirakan Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1,7 Juta Akhir 2021

Nadia menegaskan, tracing yang lebih masif ini akan fokus dilakukan di 98 kabupaten/kota penyelenggara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Penentuan 98 daerah ini menurut Nadia berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahu 2021.

Pemerintah berharap, percepatan pelacakan kontak akan lebih banyak mendeteksi kasus-kasus positif Covid-19. Terutama, kasus positif tanpa gejala.

"Sehingga bisa segera ditangani, baik dengan isolasi mandiri atau lainnya. Kemudian bisa memutus rantai penularan di masyarakat hingga keluarga," tegas Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com