Ada Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Dirut: Dana Pekerja Aman, Tak Hilang

Kompas.com - 09/02/2021, 19:51 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberikan sambutan webinar virtual K3, Selasa (13/10/2020) Dokumentasi Humas BPJS KetenagakerjaanDirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberikan sambutan webinar virtual K3, Selasa (13/10/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memastikan, dana pekerja yang tersimpan tidak hilang meski ada dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya tegaskan dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman, sekali lagi, dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman dan ada. Dana pekerja tidak hilang, dana pekerja ada," kata Agus dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Agus juga menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami kerugian dan tidak ada kesulitan likuiditas di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Ada Dugaan Kasus Korupsi, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Optimal

Ia pun memastikan BPJS Ketenagakerjaan selalu mampu membayar klaim yang diajukan oleh para pekerja.

"Saya kita ini tidak perlu dirisaukan, bahwa semua klaim yang diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaaan dipastikan bisa dibayar," kata dia.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Agus mengatakan, memang benar apabila aset yang ada tengah turun nilainya karena sebagian dari aset dialokasikan ke saham dan reksadana yang terjadi penurunan akibat fluktuasi pasar modal.

Namun, Agus menegaskan, strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Ia juga menyebut BPJS Ketenagakerjaan diawasi oleh lembaga-lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Adapun hal itu disampaikan Agus menanggapi pertanyaan anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati yang khawatir uang milik pekerja migran Indonesia (PMI) di BPJS Ketenagakerjaan hilang.

"Kalau ini sampai terjadi dan ada dana-dana PMI yang di sana, ini kita nangis, miris kita. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, mereka tuh jual tanah, hutang, kemarin ada yang mau berangkat sampai hutang-hutan juga, eh sampai di sana ditipu mau pulang enggak bisa, enggak punya uang," kata Kurniasih.

Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan saksi dalam kasus ini telah dimulai sejak Selasa (19/1/2021) dan penyidik Kejagung pun telah menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (18/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X