Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hampir Setahun Bertempur Hadapi Covid-19, Kasusnya Bukannya Makin Rendah..."

Kompas.com - 08/02/2021, 07:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, kasus virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan hingga saat ini.

Padahal, upaya pengendalian telah dilakukan selama hampir satu tahun.

"Sudah hampir satu tahun kita bertempur, berperang menghadapi Covid, namun kasusnya bukannya semakin rendah," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Justru, kata Doni, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia sangat tinggi. Setidaknya, terdapat 175.000 kasus aktif virus corona.

Baca juga: Ketua Satgas Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia

Adapun angka kasus aktif menunjukkan jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan masih dalam perawatan.

"Kasus aktif kita termasuk yang tertinggi saat ini di dunia," ujar Doni.

Doni menyebut, jika angka ini tak dikendalikan, rumah sakit tidak akan mampu lagi merawat pasien. Sebab, jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas.

Ia pun mengingatkan bahwa sudah banyak dokter dan perawat yang gugur akibat tertular virus corona.

Baca juga: Satgas: Jika Kasus Aktif Turun, Angka Kematian Berpotensi Alami Penurunan

Oleh karenanya, Doni berharap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Ia ingin agar pencegahan penyebaran virus corona dilakukan di tingkat terendah masyarakat, yakni hingga ke tingkat desa/kelurahan, RW, dan RT.

"Kita sangat berharap bahwa ini adalah strategi yang efektif, ini adalah strategi yang pamungkas karena berbagai cara dan langkah telah kita tempuh," kata dia.

Adapun PPKM rencananya diterapkan selama 14 hari yakni 9-22 Februari 2021. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM di Jawa dan Bali yang sudah berlangsung sejak 12 Januari 2021.

Baca juga: UPDATE: Sudah 31.556 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Vaksinasi Nakes Dikejar Selesai Akhir Bulan

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan ini, Presiden Joko telah menggelar pertemuan dengan lima gubernur pada Rabu (3/2/2021),

Kelima kepala daerah yang hadir yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan bahwa PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19 meski telah diperpanjang.

Oleh karenanya, ia menilai perlu adanya PPKM berskala mikro yang diterapkan di RT/RW.

"Sehingga saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com