Bupati Temanggung Sarankan Kebijakan PPKM Terhubung dengan Kebijakan Lainnya

Kompas.com - 05/02/2021, 16:01 WIB
Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, ditemui usai rapat Satgas Penanganan Covid-19 di Pendapa Pengayoman, Kamis (4/2/2021) sore. KOMPAS.COM/IKA FITRIANABupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, ditemui usai rapat Satgas Penanganan Covid-19 di Pendapa Pengayoman, Kamis (4/2/2021) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq meminta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saling terkait dengan kebijakan pemerintah yang lain.

Terutama menurutnya, dalam hal pengambilan sanksi jika ada masyarakat yang melalukan pelanggaran.

"Kebijakan PPKM jangan menjadi kebijakan yang mandiri dan independen, tapi perlu dikaitkan dengan kebijakan yang lain," paparnya dalam diskusi daring yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di akun Youtube BNPB Indonesia, Jumat (5/2/2021).

"Misalnya ada seseorang melanggar (protokol kesehatan) keluar rumah tidak pakai masker, sanksunya bukan sekedar push up atau nyanyi Indonesia Raya," sambungnya.

Baca juga: Soal PPKM Skala Mikro, Wakil Ketua Komisi IX Tekankan Pentingnya Operasi Yustisi yang Terukur

Ia menilai, jika kebijakan PPKM saling terhubung dengan kebijakan pemerintah yang lain, masyarakat akan lebih mematuhi.

Khadziq mencontohkan, jika ada individu yang melanggar protokol kesehatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ia menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka bantuan yang ia terima bisa dicabut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga ada integrasi antara kebijakan PPKM dengan kebijakan lainnya. Misalnya, kalau yang melanggar ternyata pekerja pabrik, cabutlah kartu prakerjanya," kata Khadziq.

Lebih lanjut, Khadziq mengatakan bahwa proses tracing di Kabupaten Temanggung sudah dilakukan dengan baik.

Baca juga: Depok Peroleh Rp 20 Juta Hasil Denda Pelanggaran PPKM

Ia memanfaatkan 27 puskesmas dengan tenaga survey 3-4 orang setiap puskesmasnya untuk melakukan pengecekan pada kontak erat.

"Secara dinamis ya, kami sudah bisa men-tracing 30 kontak erat. Kalo di kampung (tracing) lebih mudah dilakukan," ujarnya.

Diberitakan, pemerintah akan menggelar PPKM berskala mikro.

Untuk memastikan kedisiplinan masyarakat, penegakan hukum juga diterapkan dengan melibatkan aparat yang ada.

Baca juga: Tak Efektifnya PPKM hingga Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap demi Batasi Mobilitas Warga

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartanto sesuai ratas menjelaskan, pendekatan berbasis mikro akan melibatkan Satgas Covid-19 baik di tingkat pusat sampai tingkat terkecil yakni RT/RW.

Guna mendukung penerapan kebijakan tersebut, pemerintah akan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan TNI/Polri dalam operasi yustisi.

"Bukan hanya untuk penegakkan hukum, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga untuk tracing (pelacakan kontak erat pasien Covid-19)," terang Airlangga didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunari Sadikin di Kantor Presiden, Rabu (3/2/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.