Kompas.com - 05/02/2021, 16:01 WIB
Anggota Unit Satwa K9 Polda Bali melakukan patroli pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/1/2021). Pemerintah Provinsi Bali memperketat PPKM jilid 2 dengan memajukan pembatasan jam operasional dari pukul 21.00 WITA menjadi pukul 20.00 WITA mulai Selasa (26/1/2021) hingga Senin (8/2/2021) mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

Nyoman Hendra WibowoAnggota Unit Satwa K9 Polda Bali melakukan patroli pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/1/2021). Pemerintah Provinsi Bali memperketat PPKM jilid 2 dengan memajukan pembatasan jam operasional dari pukul 21.00 WITA menjadi pukul 20.00 WITA mulai Selasa (26/1/2021) hingga Senin (8/2/2021) mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA,KOMPAS.com - Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq meminta TNI dan Polri lebih berperan aktif dalam penanganan kasus Covid-19.

Hal itu diperlukan, karena menurut Khadziq masyarakat enggan menuruti imbauan dan aturan pemerintah.

Ia menilai, masyarakat akan lebih mematuhi protokol kesehatan jika diingatkan oleh anggota TNI dan Polri.

Baca juga: Depok Peroleh Rp 20 Juta Hasil Denda Pelanggaran PPKM

"TNI dan Polri lebih bisa diandalkan di lapangan untuk (mengawal) penerapannya (protokol kesehatan). (Pemerintah) memang membuat regulasinya, tapi menurut saya eksekusinya, penerapan hukumnya lebih banyak (dilakukan) oleh TNI dan Polri," katanya dalam diskusi daring yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di akun Youtube BNPB Indonesia, Jumat (5/2/2021).

Khadziq juga sepakat bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak berjalan efektif.

Ia mengeluhkan bahwa pihaknya saat ini tidak bisa dengan ketat mengontrol mobilisasi masyarakat yang masuk dan keluar Kabupaten Temanggung.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kalau kami lakukan dengan ketat seperti ketika PSBB awal dulu, akan berdampak pada ekonomi," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakni gerakan Jateng di Rumah Saja.

"Saya yakin masyarakat Temanggung akan mengikuti. Kami sudah sosialisasikan dan pasar, pengusaha, pedagang bisa mengikuti. Nantinya saya yakin aktivitas masyarakat Temanggung akan turun 20 persen saat gerakan Jateng di Rumah Saja," pungkasnya.

Baca juga: Ratusan Penumpang Tes GeNose di Stasiun Tugu Yogyakarta, 6 Terindikasi Positif Covid-19

Diketahui pemerintah akan meningkatkan upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment untuk menekan angka penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut upaya itu akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penelusuran kontak dekat pasien Covid-19 atau tracking.

"Kementrian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melkukan tracing di lapangan dan ini akan melibatkan Babinsa sam Bhabinkamtibmas," terang Airlangga usai mengikuti rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021) lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X