KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 jadi yang paling tinggi sejak tahun 2014.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi secara virtual terkait evaluasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020, Selasa (2/2/2021).

"Secara nasional, telah kami hitung tingkat partisipasi pemilih di tingkat nasional adalah 76,09 persen," kata Raka.

Baca juga: Mendagri Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Diapresiasi Dubes AS

Jika dirinci, pada 2015, partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 69,35 persen. Kemudian 2017, naik menjadi 74,89 persen.

Lalu, pada 2018, partisipasi pemilih sebesar 74,92 persen, sedangkan 2019 untuk pemilu presiden sebesar 81,97 persen, pemilu DPR 81,69 persen, dan pemilu DPD 82,52 persen.

"Terdapat peningkatan partsipasi pemilih pada pemilihan 2020 ya, jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada sebelumnya, meskipun Pilkada 2020 ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19," ujar dia.

Kendati demikian, Raka mengatakan, masih ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu.

Adapun kendala tersebut seperti kekhawatiran untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU

Kemudian, adanya refocusing anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19, masih banyaknya pelaksanaan kampanye tatap muka dibandingkan daring.

Selanjutnya, infrastruktur jaringan internet yang berbeda di setiap daerah, serta faktor cuaca dan letak geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

"Kemudian banyaknya kegiatan tambahan ya tentu pilkada kali ini lebih kompleks ya, baik dari aspek penyelenggaraan maupun dari aspek adopsi protokol kesehatan," ujar dia. 

Baca juga: KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen

Selain itu, penyebaran berita tidak benar atau hoaks juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun, penyebaran berita tersebut sudah bisa ditangani oleh tim yang dibuat oleh KPU bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kedepan saya kira tentu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan (dalam penyelenggaraan pemilu)," ucap dia.