Salin Artikel

KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi secara virtual terkait evaluasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020, Selasa (2/2/2021).

"Secara nasional, telah kami hitung tingkat partisipasi pemilih di tingkat nasional adalah 76,09 persen," kata Raka.

Jika dirinci, pada 2015, partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 69,35 persen. Kemudian 2017, naik menjadi 74,89 persen.

Lalu, pada 2018, partisipasi pemilih sebesar 74,92 persen, sedangkan 2019 untuk pemilu presiden sebesar 81,97 persen, pemilu DPR 81,69 persen, dan pemilu DPD 82,52 persen.

"Terdapat peningkatan partsipasi pemilih pada pemilihan 2020 ya, jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada sebelumnya, meskipun Pilkada 2020 ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19," ujar dia.

Kendati demikian, Raka mengatakan, masih ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu.

Adapun kendala tersebut seperti kekhawatiran untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Kemudian, adanya refocusing anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19, masih banyaknya pelaksanaan kampanye tatap muka dibandingkan daring.

Selanjutnya, infrastruktur jaringan internet yang berbeda di setiap daerah, serta faktor cuaca dan letak geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

"Kemudian banyaknya kegiatan tambahan ya tentu pilkada kali ini lebih kompleks ya, baik dari aspek penyelenggaraan maupun dari aspek adopsi protokol kesehatan," ujar dia. 

Selain itu, penyebaran berita tidak benar atau hoaks juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun, penyebaran berita tersebut sudah bisa ditangani oleh tim yang dibuat oleh KPU bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kedepan saya kira tentu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan (dalam penyelenggaraan pemilu)," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke