Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Kompas.com - 02/02/2021, 12:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Partai Demokrat dengan Istana kembali memanas. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding seorang pejabat Istana terlibat dalam upaya mengudeta kepemimpinannya untuk kepentingan Pilpres 2024.

Pejabat Istana yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu kemudian merespons tudingan AHY tersebut.

Moeldoko tak membantah ditemui sejumlah kader Partai Demokrat. Namun ia mengatakan pertemuan tersebut sebatas silaturahim dan tidak membahas perebutan kekuasan di internal Demokrat seperti yang ditudingkan AHY.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Sedianya perseteruan antara Demokrat dan Istana tak hanya kali ini terjadi. Pada 2016, menjelang Pilkada 2017, Partai Demokrat juga pernah berseteru dengan Istana.

Ketika itu ketua umum mereka saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa dituding oleh pemerintah bahwa ia akan mendanai aksi massa besar-besaran.

Aksi massa itu bertujuan untuk mendorong proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran pernyataannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 dinilai menghina Islam.

Berikut sejumlah konflik antara Demokrat dan Istana yang menyita perhatian publik:

1. Saat SBY merasa dituding mendanai aksi 411

Hubungan Partai Demokrat dan Istana sempat memanas di tengah situasi sosial dan politik yang tegang akibat pernyataan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 di masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Kala itu beredar isu akan ada demonstrasi besar-besaran untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Demonstrasi itu direncanakan berlangsung di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada 4 November 2016.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Hal itu dimulai dengan munculnya kasak-kusuk bahwa SBY yang mendanai aksi massa besar-besaran yang akan berlangsung pada 4 November 2016 di depan Istana Kepresidenan.

Merasa tudingan itu muncul dari Istana, SBY pun menemui sejumlah pejabat pemerintah seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Pertemuan antara SBY dengan Jusuf Kalla dan Wiranto berlangsung pada 1 November, yakni tiga hari menjelang berlangsungnya demonstrasi besar-besaran.

Dalam pertemuan tersebut SBY seolah hendak mengonfirmasi apakah tudingan dia berada di balik aksi tersebut berasal dari pemerintah.

Usai menemui Kalla dan Wiranto, SBY menggelar konferensi pers untuk membantah semua tudingan tersebut pada 2 November di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Konferensi pers itu digelar tepat dua hari sebelum terjadinya aksi 411 yang berakhir dengan kerusuhan.

Baca juga: Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat...

SBY membantah semua isu yang menyudutkannya dan menggiring opini publik seolah ia berada di balik aksi massa besar-besaran tersebut.

2. Tudingan AHY ke Moeldoko

Isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang. AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY mengungkap, ada lima pelaku gerakan ini yang terdiri dari seorang kader aktif serta seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

Baca juga: Saat Moeldoko Bantah Bola Panas Kudeta Partai Demokrat...

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin sore.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Moeldoko pun langsung menggelar konferensi pers virtual untuk menjawab tudingan Partai Demokrat.

Ia tidak ingin Demokrat dengan mudahnya menyeret Istana dalam perkara ini. "Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko.

Baca juga: Tanggapi AHY, Moeldoko: Seorang Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baper

Moeldoko juga meminta Demokrat tak melibatkan Presiden Jokowi dalam isu ini. Moeldoko menyebut, perkara ini merupakan urusannya semata.

"Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegasnya.
Moeldoko lantas menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya. Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.

Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu. Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang.

Baca juga: Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya keteika menerima tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com