Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com – Hubungan Partai Demokrat dengan Istana kembali memanas. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding seorang pejabat Istana terlibat dalam upaya mengudeta kepemimpinannya untuk kepentingan Pilpres 2024.

Pejabat Istana yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu kemudian merespons tudingan AHY tersebut.

Moeldoko tak membantah ditemui sejumlah kader Partai Demokrat. Namun ia mengatakan pertemuan tersebut sebatas silaturahim dan tidak membahas perebutan kekuasan di internal Demokrat seperti yang ditudingkan AHY.

Sedianya perseteruan antara Demokrat dan Istana tak hanya kali ini terjadi. Pada 2016, menjelang Pilkada 2017, Partai Demokrat juga pernah berseteru dengan Istana.

Ketika itu ketua umum mereka saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa dituding oleh pemerintah bahwa ia akan mendanai aksi massa besar-besaran.

Aksi massa itu bertujuan untuk mendorong proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran pernyataannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 dinilai menghina Islam.

Berikut sejumlah konflik antara Demokrat dan Istana yang menyita perhatian publik:

1. Saat SBY merasa dituding mendanai aksi 411

Hubungan Partai Demokrat dan Istana sempat memanas di tengah situasi sosial dan politik yang tegang akibat pernyataan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 di masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Kala itu beredar isu akan ada demonstrasi besar-besaran untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Demonstrasi itu direncanakan berlangsung di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada 4 November 2016.

Hal itu dimulai dengan munculnya kasak-kusuk bahwa SBY yang mendanai aksi massa besar-besaran yang akan berlangsung pada 4 November 2016 di depan Istana Kepresidenan.

Merasa tudingan itu muncul dari Istana, SBY pun menemui sejumlah pejabat pemerintah seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Pertemuan antara SBY dengan Jusuf Kalla dan Wiranto berlangsung pada 1 November, yakni tiga hari menjelang berlangsungnya demonstrasi besar-besaran.

Dalam pertemuan tersebut SBY seolah hendak mengonfirmasi apakah tudingan dia berada di balik aksi tersebut berasal dari pemerintah.

Usai menemui Kalla dan Wiranto, SBY menggelar konferensi pers untuk membantah semua tudingan tersebut pada 2 November di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Konferensi pers itu digelar tepat dua hari sebelum terjadinya aksi 411 yang berakhir dengan kerusuhan.

SBY membantah semua isu yang menyudutkannya dan menggiring opini publik seolah ia berada di balik aksi massa besar-besaran tersebut.

2. Tudingan AHY ke Moeldoko

Isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang. AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY mengungkap, ada lima pelaku gerakan ini yang terdiri dari seorang kader aktif serta seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin sore.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Moeldoko pun langsung menggelar konferensi pers virtual untuk menjawab tudingan Partai Demokrat.

Ia tidak ingin Demokrat dengan mudahnya menyeret Istana dalam perkara ini. "Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko.

Moeldoko juga meminta Demokrat tak melibatkan Presiden Jokowi dalam isu ini. Moeldoko menyebut, perkara ini merupakan urusannya semata.

"Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegasnya.
Moeldoko lantas menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya. Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.

Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu. Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang.

Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya keteika menerima tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.