Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Kompas.com - 01/02/2021, 16:03 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, secara resmi telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan makar atau upaya mengambil alih kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

AHY mengatakan, surat tersebut dikirimkan pada Presiden Jokowi sebagai langkah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi karena diduga upaya tersebut melibatkan pejabat penting pemerintah yang berada di lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.

Hal itu disampikan AHY pada konfrensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini," kata AHY.

Baca juga: AHY Sebut Pejabat di Lingkaran Dekat Jokowi Terlibat Gerakan Ambil Alih Demokrat

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepda yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfimasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," sambungnya.

AHY juga menduga bahwa gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Ia menceritakan, awalnya gerakan tersebut dianggap hanya sebuah gerakan kecil, yang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Namun, Partai Demokrat mulai melihatnya menjadi masalah serius ketika mendapatkan informasi tentang adanya pihak eksternal yang merupakan pejabat di pemerintahan Jokowi, turut berperan pada gerakan tersebut.

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat secara Paksa

"Awalnya kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu. Mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya," terang AHY.

Tapi, AHY melanjutkan, dugaan itu semakin kuat ketika lebih dari delapan saksi dari kader Partai Demokrat mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat itu.

Para saksi tersebut juga mendengar secara langsung rencana-rencana yang disampaikan untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan mengambil sikap tegas pada permasalahan ini.

Baca juga: Elektabilitas Naik, Demokrat: AHY Terus Lakukan Gebrakan


AHY juga mengklaim sudah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebukatan tekad dari seluruh pimpinan Partai Demokrat di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia yang patuh pada Partai Demokrat dan kepemimpinannya yang sah berdasarkan kongres kelima yang digelar 2020 lalu.

"Dengan kata lain Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh Pimpinan, baik di tingkat pusat, maupun daerah dan cabang. Serta seluruh kader Demokrat lainnya diberbagai wilayah Tanah Air," pungkas AHY.

Adapun diketahui, dugaan upaya pengambilan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat tersebut dilakukan oleh lima orang pelaku.

"Satu kader Demokrat Aktif, satu kader Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan satu kader yang keluar dari Demokrat sejak 3 tahun lalu," papar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com