Kompas.com - 06/01/2021, 22:05 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam rapat konsolidasi Pilkada Tangerang Selatan 2020, Rabu (18/11/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam rapat konsolidasi Pilkada Tangerang Selatan 2020, Rabu (18/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik hasil survei Vox Populi Research Center yang menunjukkan kenaikan elektabilitas Partai Demokrat pada awal tahun 2021.

Kamhar menilai, kenaikan elektabilitas tersebut tak terlepas dari efektifnya kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sejak awal menerima mandat sebagai Ketum, AHY terus melakukan gebrakan melalui instruksi dan program yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kader dan struktur Partai Demokrat di semua tingkatan," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Kamhar mengatakan, sejak menerima mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY melakukan gebrakan mulai dari Gerakan Perang Melawan Covid-19, Demokrat Peduli dan Berbagi, Gerakan Demokrat Bina UMKM dan Wifi gratis.

"Termasuk penyikapan beberapa UU sensitif yang menyita perhatian publik seperti Omnibus Law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan Revisi UU KPK yang kesemuanya ini menegaskan keberpihakan Partai Demokrat pada kepentingan rakyat," ujar dia. 

Tak hanya itu, menurut Kamhar, efektifnya kepemimpinan AHY terlihat dari capaian Pilkada Serentak 2020.

Demokrat memperoleh 48 persen kemenangan dan 52 persen dari itu adalah kader Partai Demokrat.

"Kemenangan ini melampaui target yang ditetapkan dan melebihi capaian Pilkada serupa lima tahun yang lalu," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Kamhar, faktor eksternal yang melatarbelakangi naiknya elektabilitas Partai Demokrat adalah kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Hasil survei ini adalah potret respons dan persepsi masyarakat yang terbentuk atas kinerja pemerintah diberbagai bidang, mulai dari penanganan covid-19, polemik vaksin, penegakan hukum yang tebang pilih yang cenderung menjadi alat kekuasaan," ucap dia.

Baca juga: Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X