AHY Sebut Pejabat di Lingkaran Dekat Jokowi Terlibat Gerakan Ambil Alih Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan kursi ketua umum Partai Demokrat secara paksa.

AHY mengatakan, orang tersebut juga berada di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Elektabilitas Naik, Demokrat: AHY Terus Lakukan Gebrakan

AHY pun menyebut bahwa gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader di tingkat pusat, daerah, dan cabang.

AHY menyebutkan, ada lima orang pelaku gerakan tersebut yang terdiri dari seorang kader Demokrat aktif, seorang kader Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat secara Paksa

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Adapun AHY menyebut gerakan tersebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.