Kompas.com - 29/01/2021, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, ada informasi yang menyebut data pemilih yang dimiliki tiga instansi tidak sama.

Ketiga instansi yang dimaksud yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Hari ini ada berita koran soal data yang tidak sama antara data BPS, Dukcapil Kemendagri, dan data kita. Tentu ini harus dikonsolidasikan," ujar Ilham, dalam rapat kerja mengenai daftar pemilih untuk mendukung program Vaksinasi Covid-19 yang digelar secara virtual, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Plt Ketua KPU Minta KPU Daerah Konsolidasikan Data Pemilih untuk Basis Data Vaksinasi Covid-19

 

Rapat kerja KPU dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota bertujuan untuk mengonsolidasikan data pemilih yang ada.

Data itu nantinya akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai dukungan basis data vaksinasi Covid-19.

Sehingga, Ilham meminta KPU daerah segera melaporkan apabila ada kendala teknis atau pembaruan data pemilih.

Menurut Ilham, ketika Kemenkes meminta KPU memberikan dukungan data, maka hal itu merupakan bentuk pengakuan lembaga lain kepada KPU.

Ia menyebut, lembaga lain menilai data yang dimiliki KPU valid dan aktual.

"Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian juga harus mengonsolidasikan data di kabupaten/kota, untuk ke provinsi, dan disampaikan kepada kami di nasional," tuturnya.

"Apa kendalanya, hari ini kita bicarakan. Apa persoalannya, hari ini kita bicarakan," kata Ilham.

Baca juga: Menkes Ingin Pakai Data KPU, Plt Ketua: Sudah Dibuktikan Itu Valid

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

Nasional
UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

Nasional
Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Nasional
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.