Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

153 WN China Masuk di Tengah Pelarangan WNA, Menlu: Pemegang Izin Tinggal

Kompas.com - 29/01/2021, 07:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri luar negeri Retno Marsudi menanggapi masuknya 153 tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah pelarangan masuknya warga negara asing (WNA).

Menurut Retno, ada pengecualian yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Dalam Surat Edaran tersebut ada beberapa pengecualian. Termasuk di antaranya adalah pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sudah memiliki izin tinggal di sini," kata Retno dalam acara"Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Selain itu, pengecualian juga berlaku bagi WNA pemilik izin tinggal terbatas atau ITAS, dan pemilik izin tinggal tetap (ITAP).

Pemerintah Indonesia, kata dia, lagsung menelusuri terkait status 153 TKA tersebut.

Retno juga mengatakan, Pemerintah pun sudah mengecek apakah terdapat kelalaian dalam menerbitkan visa baru yang tidak diperkenankan.

"Kita cek ternyata tidak ada visa baru. Dan ternyata 153 TKA ini adalah mereka pemegang ITAS dan ITAP," ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Retno, sudah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Seperti diketahui, Indonesia memperpanjang masa pelarangan masuknya WNA mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Baca juga: Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Hal tersebut tercantum dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021. Namun, WNA dari China justru terpantau masuk ke Indonesia.

Sebanyak 153 WNA dari China masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/1/2021).

Masuknya WNA dari China di tengah larangan WNA dari seluruh dunia memasuki Indonesia sempat jadi polemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com