Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut PPKM Tak Mampu Tekan Penularan Covid-19

Kompas.com - 28/01/2021, 23:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak mampu menekan laju penularan Covid-19.

Ia mengatakan pengendalian Covid-19 merupakan hal krusial bagi Indonesia dengan populasi penduduk sekitar 270,2 juta orang.

“Pandemi yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global. Kita membutuhkan kebijakan drastis memerangi pandemi, PSBB atau terlebih lagi PPKM, saat ini tidak lagi memadai,” kata Yusuf sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (28/1/2021).

Yusuf menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sedianya adalah kebijakan yang paling minimal untuk menekan penularan Covid-19. Ia mengibaratkan PSBB merupakan kebijakan sekunder yang mendekati kebijakan primer untuk menekan laju penularan seperti lockdown.

Kendati demikian pemerintah belum juga menerapkan kembali PSBB seperti di awal pandemi Covid-19 untuk menekan laju penularan.

Padahal, Yusuf mengatakan semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, maka semakin suram prospek perekonomian ke depan.

“Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujar dia.

Yusuf menilai, transmisi penyebaran Covid-19 terkini cenderung semakin tidak terkendali. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah kematian akibat Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS himpun, untuk mencapai 100.000 kasus yang pertama dibutuhkan 148 hari. Namun kini untuk mencapai 100.000 kasus yang ke-10 hanya dibutuhkan sembilan hari saja. 

Adapun Untuk mencapai angka 5.000 kematian pertama dibutuhkan 151 hari, namun untuk mencapai 5.000 kematian kasus positif yang ke-5 hanya dibutuhkan 24 hari.

“Bila kematian kasus suspek dan probable ikut diperhitungkan, maka angka kematian karena Covid-19 akan melonjak tajam,” ujar Yusuf.

Kemudian pada 26 Januari, terdapat lebih dari 1 juta kasus positif infeksi covid-19 di Indonesia dengan lebih dari 28.000 orang meninggal dunia.

“Data tersebut adalah perhitungan konservatif. Angka kematian resmi yang dilaporkan ini sangat mungkin lebih rendah dari kenyataannya (underreporting),” papar Yusuf.

“Temuan tersebut ini dikuatkan oleh data pemakaman di DKI Jakarta. Per 24 Januari 2021, jumlah pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Jakarta adalah 3,3 kali lipat dari jumlah kematian kasus positif,” ungkap Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com