Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Kompas.com - 27/01/2021, 17:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat mengalami peningkatan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah orang yang ditegur selama penerapan PPKM, dibandingkan dengan dua pekan sebelum kebijakan itu diterapkan.

"Jumlah orang yang dipantau meningkat, jumlah orang yang ditegur naik jika dibandingkan dua pekan masa PPKM dengan 2 pekan sebelum PPKM," kata Dewi dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (27/1/2021).

Selama dua pekan sebelum PPKM, rata-rata orang yang ditegur karena tidak mematuhi protokol kesehatan hanya 42 persen. Bahkan, pada pekan kedua hanya sekitar 37 persen.

"Mungkin ini (saat PPKM), mulai dikencangkan operasinya di lapangan, sekarang jadi naik 60 persen, terakhir 88 persen ditegur," kata dia.

Baca juga: Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Tingginya jumlah masyarakat yang ditegur saat PPKM, sebut Dewi, diduga lantaran adanya peningkatan personel yang dikerahkan untuk melakukan pemantauan.

"Berarti memang penekanan terkait kedisiplinan, penegakkan disiplin lebih ditekankan lagi," kata dia.

Ia menambahkan, ada korelasi antara peningkatan penegakan disiplin dengan jumlah pemantauan yang meningkat. Menurut dia, saat jumlah orang yang dipantau bertambah, jumlah orang yang ditegur pun bertambah.

"Kemungkinan besar akan berdampak pada jumlah peningkatan kedisiplinan (protokol kesehatan) di masyarakat," kata dia.

Adapun tahap pertama PPKM yang dimulai pada 11-25 Januari 2021.

Terdapat 77 kabupaten/kota di 7 provinsi yang melaksanakannya dan difokuskan di Jawa serta Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com