Kompas.com - 27/01/2021, 17:43 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Adapun, Pinangki merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus perkara a quo dengan amar, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum," ucap kuasa hukum Pinangki, Aldres J Napitupulu, dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Anggota DPR ke Jaksa Agung: Tuntutan Pinangki Harusnya Lebih Berat

Adapun dalam kasus ini, Jaksa Pinangki dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut Aldres, Pinangki tidak terbukti menerima uang 500.000 dollar AS dari narapidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan. 

Ia mengatakan, jaksa tidak mengurai secara jelas soal waktu dan tempat kliennya menerima uang tersebut melalui perantara, Andi Irfan Jaya.

"Bahkan, selama persidangan tidak ada saksi yang menerangkan hal tersebut. Dalam BAP yang dicabut Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) pun tidak ada keterangan mengenai pemberian uang kepada terdakwa," kata dia.

Baca juga: Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Selain itu, pihak kuasa hukum juga membantah Pinangki melakukan tindak pidana pencucian uang.

Aldres menuturkan, biaya hidup Pinangki juga bersumber dari warisan almarhum suaminya, Djoko Budiharjo.

"Kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, keperluan rumah tangga sehari-hari, tidak mengandalkan gaji sebagai PNS jaksa," ujar dia.

"Namun, semua itu berasal dari simpanan uang almarhum Djoko Budiharjo, di mana sebelum meninggal almarhum menyiapkan banyak tabungan yang menjadi sumber uang terdakwa untuk membiayai kebutuhannya selama ini," kata Aldres.

Baca juga: Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Terakhir, JPU meyakini Pinangki melakukan pemufakatan jahat bersama terdakwa Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya untuk menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa.

Terkait sangkaan itu, kuasa hukum menilai tuduhan tersebut tidak terbukti dalam persidangan.

Adapun sidang berikutnya akan digelar pada 8 Februari 2021 dengan agenda pembacaan putusan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

Nasional
Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Nasional
UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Nasional
3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

Nasional
UPDATE: Tambah 147, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 46.496 Orang

UPDATE: Tambah 147, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 46.496 Orang

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tambah 5.440 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.552.532

UPDATE 6 Mei: Tambah 5.440 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.552.532

Nasional
Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Nasional
Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Nasional
Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Nasional
UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X