Satu Juta Kasus Covid-19, Komisi IX DPR: Penanganan Pandemi Harus Fokus pada Pencegahan

Kompas.com - 27/01/2021, 11:51 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 harus berkonsentrasi pada aspek pencegahan.

Menurut dia, tren penularan Covid-19 terus meningkat, bahkan secara kumulatif Indonesia telah mencatat lebih dari satu juta kasus hingga Selasa (26/1/2021).

"Angka positif masih tinggi, angka kematian tinggi, keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terus naik dan tenaga kesehatan yang terpapar terus bertambah menandakan konsentrasi utama kerja melawan Covid-19 harus pada aspek pencegahan," kata Melki dalam keterangan pers, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Epidemiolog Pandu Riono: Jangan Persulit Syarat Penerima Vaksin Covid-19

Ia meminta peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah-daerah hingga di tingkat RT/RW diperkuat.

Melki mengatakan, para tokoh masyarakat hingga tenaga kesehatan perlu dilibatkan dalam penguatan pencegahan Covid-19 di basis komunitas.

"Saatnya perkuat kebersamaan dan sinergi lintas pihak berbasis komunitas yang juga dilakukan bertingkat di desa kelurahan, kecamatan, kota kabupaten, prvpinsi sebagaimana yang berjalan dengan baik di pusat melalui KPC PEN yang dipimpin Airlangga Hartarto," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Melki mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19. Dengan begitu, pencegahan Covid-19 bisa berjalan efektif.

"Aspek hulu perlu mendapat perhatian ekstra dengann diberikan program khusus dan dukungan anggaran yang memadai sehingga efektif dan efisien," kata Melki.

Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Orang dalam Sehari

Hingga kemarin, pemerintah melaporkan ada 1.012.350 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak kasus pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Merespons angka ini, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggelar rapat terbatas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X