Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Kompas.com - 26/01/2021, 20:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik dinilai hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpandangan, kegagapan itu terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi. Akibatnya, angka kasus positif Covid-19 makin meningkat dan angka kematian yang tinggi.

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Trubus menilai, kebijakan yang lahir selama ini justru bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan politik.

"Padahal kan kalau yang namanya kebijakan publik itu dia harus mempertimbangkan risiko-risiko publik, dampaknya ke publik bagaimana," jelas dia.

Trubus mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu program vaksinasi.

Ia berpendapat, program ini masih memiliki kendala dan tampak tidak terencana di beberapa daerah, khususnya dari segi tempat penyimpanan.

"Masalah penyimpanan sampai sekarang juga masih jadi masalah. Tapi pemerintah mengklaimnya seolah-olah ini salah (pemerintah) daerah. Daerahnya tidak siap, lalu minimnya tenaga kesehatan, susahnya penjagaan, koordinasi dan sebagainya," ungkap Trubus.

Baca juga: Klaim Jokowi Sebut Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Ini Faktanya…

Kemudian, Trubus menuturkan, pemerintah masih memiliki masalah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dinilai lamban.

Pelaksanaan vaksinasi baru diberikan kepada 70.000 orang hingga 10 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan terhadap Presiden Jokowi.

Trubus menambahkan, hal ini menyebabkan masyarakat di daerah hingga kini masih ada yang kekurangan informasi mengenai vaksinasi.

"Tidak adanya evaluasi di daerah. Masyarakatnya juga masih gelap di daerah soal vaksinasi. Tapi pembelaannya mengatakan bahwa pemerintah sudah siap. Katanya kita sudah lakukan segala upaya melalui sosialisasi," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Selain itu, Trubus juga mengaku heran dengan pernyataan pemerintah soal kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam vaksinasi.

Padahal, Trubus menemukan masih ada penolakan vaksinasi oleh tenaga kesehatan di daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia bisa mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Kendati demikian, kata Jokowi, ujian belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih harus waspada serta siaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com