JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik dinilai hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpandangan, kegagapan itu terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi. Akibatnya, angka kasus positif Covid-19 makin meningkat dan angka kematian yang tinggi.
"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).
Trubus menilai, kebijakan yang lahir selama ini justru bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan politik.
"Padahal kan kalau yang namanya kebijakan publik itu dia harus mempertimbangkan risiko-risiko publik, dampaknya ke publik bagaimana," jelas dia.
Trubus mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu program vaksinasi.
Ia berpendapat, program ini masih memiliki kendala dan tampak tidak terencana di beberapa daerah, khususnya dari segi tempat penyimpanan.
"Masalah penyimpanan sampai sekarang juga masih jadi masalah. Tapi pemerintah mengklaimnya seolah-olah ini salah (pemerintah) daerah. Daerahnya tidak siap, lalu minimnya tenaga kesehatan, susahnya penjagaan, koordinasi dan sebagainya," ungkap Trubus.
Kemudian, Trubus menuturkan, pemerintah masih memiliki masalah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dinilai lamban.
Pelaksanaan vaksinasi baru diberikan kepada 70.000 orang hingga 10 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan terhadap Presiden Jokowi.
Trubus menambahkan, hal ini menyebabkan masyarakat di daerah hingga kini masih ada yang kekurangan informasi mengenai vaksinasi.
"Tidak adanya evaluasi di daerah. Masyarakatnya juga masih gelap di daerah soal vaksinasi. Tapi pembelaannya mengatakan bahwa pemerintah sudah siap. Katanya kita sudah lakukan segala upaya melalui sosialisasi," kata dia.
Selain itu, Trubus juga mengaku heran dengan pernyataan pemerintah soal kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam vaksinasi.
Padahal, Trubus menemukan masih ada penolakan vaksinasi oleh tenaga kesehatan di daerah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia bisa mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik.
"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).
Kendati demikian, kata Jokowi, ujian belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih harus waspada serta siaga.
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/26/20350591/klaim-jokowi-bisa-kendalikan-pandemi-dinilai-untuk-menutupi-kegagapan