Kasus Gratifikasi dan TPPU, Mantan Panitera PN Jakut Segera Disidang

Kompas.com - 26/01/2021, 15:49 WIB
Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi memberi keterangan kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi memberi keterangan kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi akan segera disidang sebagai terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah melimpahkan berkas perkara Rohadi ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2021).

"Hari ini JPU KPK Eko Wahyu Prayitno telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Rohadi ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa.

JPU KPK kini menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memimpin persidangan serta penetapan persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Gratifikasi dan TPPU Mantan Panitera PN Jakut Rohadi

Ali mengatakan, Rohadi akan didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 12 B Ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, Rohadi diduga telah menerima gratifikasi saat menjabat sebagai panitera di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi.

Gratifikasi tersebut diduga terkait penanganan perkara hukum di lingkungan pengadilan.

Baca juga: Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Rohadi juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi.

Rohadi sebelumnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali dalam kasus suap yang menjeratnya.

Ia dinilai terbukti menerima suap agar meringankan putusan hakim terhadap pedangdut Saipul Jamil yang saat itu didakwa dalam kasus percabulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X