KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Gratifikasi dan TPPU Mantan Panitera PN Jakut Rohadi

Kompas.com - 07/01/2021, 19:00 WIB
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/12/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/12/2016).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam perkara ini kepada jaksa penuntut umum, Kamis (7/1/2021).

"Bertempat di Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung, tim penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka Rohadi kepada Tim JPU," kata Ali, Kamis.

Baca juga: Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Ali mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P 21).

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 314 orang saksi, di antarnya para pemilik lahan yang dibeli Rohadi dengan uang hasil korupsi.

"Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Rohadi tidak ditahan karena masih menjalani masa pidana dalam perkara suap yang menjeratnya di Lapas Klas IA Sukamiskin.

Baca juga: KPK Kembali Periksa Rohadi sebagai Tersangka TPPU dan Gratifikasi

Dalam perkara ini, Rohadi diduga telah menerima gratifikasi saat menjabat sebagai panitera di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi.

Gratifikasi tersebut diduga terkait penanganan perkara hukum di lingkungan pengadilan.

Rohadi juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan aset yang berasal dari hasil kejahatan korusi.

Baca juga: Rohadi Mengaku Diarahkan Anggota DPR Sareh Wiyono untuk Rekayasa soal Uang Rp 700 Juta

Rohadi sebelumnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali dalam kasus suap yang menjeratnya.

Rohadi dinilai terbukti menerima suap agar meringankan putusan hakim terhadap pedangdut Saipul Jamil yang saat itu didakwa dalam kasus percabulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X