Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Kompas.com - 22/01/2021, 14:04 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan harus menjadi prioritas penanganan untuk memulihkan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, tingkat penularan virus corona harus dapat diredam lebih dahulu agar masyarakat tidak terpapar Covid-19 ketika menjalankan aktivitas perekonomian.

"Global economic crisis ini penyebabnya berbeda dengan (krisis) sebelumnya, karena bukan keuangan awal mulanya," kata Budi, dalam acara Vaksin dan Kita, yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, dikutip dari tayangan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Awal mulanya kesehatan, jadi yang harus dibereskan itu di sektor kesehatannya dahulu," tutur dia.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Menurut Budi, pandemi Covid-19 hanya bisa direspons dengan penerapan lockdown. Namun di sisi lain, ada sektor ekonomi tidak bisa hidup jika hanya mengandalkan e-commerce.

Pasalnya, tingkat transaksi melalui melalui e-commerce atau pasar digital tidak sebanding dengan pasar konvensional.

"Jadi perdagangan elekronik itu kecil sekali dibandingkan di pasar," ujar Budi.

Tak hanya sektor ekonomi, Budi menilai sektor lainnya, seperti pendidikan dan pemerintahan, akan lebih maksimal jika dilakukan secara tatap muka.

"Jadi ya memang harus selesai dulu urusan kesehatannya agar orang enggak merasa takut," ucap Budi.

Baca juga: Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

Tahap vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai pada Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Selain memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Vaksinasi akan dilakukan kepada 70 persen populasi masyarakat di Indonesia. Artinya, ada 181,5 juta jiwa yang akan disuntik vaksin.

Dengan sasaran vaksinasi tersebut, butuh 426 juta dosis vaksin karena setiap orang harus mendapatkan dua kali suntikan untuk vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

 

Selain Sinovac, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan penyedia vaksin Covid-19. Beberapa perusahaan itu antara lain Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX/GAVI.

Vaksin Novavax dan Pfizer berasal dari Amerika Serikat, sementara AstraZeneca dari Inggris.

Adapun COVAX/GAVI merupakan vaksin yang diinisiasi oleh aliansi vaksin Gavi serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman serta sejumlah institusi lain sedang mengembangkan vaksin yang didasarkan pada strain virus di Indonesia, yakni vaksin Merah Putih.

Pemerintah telah menetapkan tahap vaksinasi Covid-19 membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com