Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif

Kompas.com - 20/01/2021, 11:13 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyoroti adanya data Covid-19 yang terlambat masuk. Hal ini menyebabkan penumpukan data di beberapa daerah.

Menurut dia, data yang delay tersebut membuat data menjadi tidak realtime. Hal ini berakibat dengan kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif.

"Dengan data yang tidak realtime, maka kebijakan yang dikeluarkan, tidak tepat waktu, sehingga menjadi tidak efektif," kata Wiku dalam keterangan tertulis di situs BNPB, Rabu (20/1/2021).

Wiku juga menerangkan bahwa data yang terlambat membuat tren penambahan kasus positif Covid-19 minggu ini menjadi yang tertinggi.

Baca juga: Satgas: Angka Kematian Covid-19 Naik 37,4 Persen, Jateng Tertinggi

Ia menyebut, tren kenaikan kasus pada minggu ini mencapai 27,5 persen. Selain karena masih terjadinya penularan Covid-19, kata dia, masalah verifikasi data yang terlambat masuk menjadi faktor lain.

"Sehingga menyebabkan penumpukan data di beberapa daerah," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah terus memperbaiki integrasi data Covid-19.

Sehingga dalam pelaporan data ke depannya dapat mengurangi gap atau kekosongan dan delay atau penundaan antara data pusat dan daerah.

Di sisi lain, Wiku juga mengungkapkan perkembangan kasus kematian secara nasional. Meski kenaikannya sempat menurun 1,7 persen pada minggu sebelumnya, minggu ini kembali naik menjadi 37,4 persen.

Baca juga: Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

"Ini adalah perkembangan yang menunjukkan ke arah yang buruk. Pada minggu yang sama, rekor kasus kematian harian tertinggi selama pandemi, yaitu 306 kematian dalam 1 hari, tepatnya pada 13 Januari 2021 lalu," tutur Wiku.

Ada 5 provinsi teratas yang memiliki kenaikan angka kematian di minggu ini yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Jawa Tengah naik 209 dari 220 menjadi 429, DKI Jakarta naik 106 dari 159 menjadi 253, Jawa Barat naik 87 dari 41 menjadi 128, DI Yogyakarta naik 26 dari 37 mennjadi 64, dan Nusa Tenggara Barat naik 18 dari 8 menjadi 26.

"Saya minta 5 provinsi ini, pastikan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan angka kesembuhan dapat ditingkatkan serta menekan angka kematian," saran Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X