"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Jika ada menteri yang terkena Covid-19, bukan menjadi tugas Istana untuk umumkan. Diharapkan dari masing-masing individu saja," imbuhnya.

Dengan dikonfirmasinya status Airlangga ini, maka resmi ada lima menteri anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang terpapar Covid-19.

Baca juga: Airlangga Hartarto dan Ketidakterbukaan Pejabat Publik yang Terinfeksi Covid-19

Empat menteri lain yang pernah positif yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Berbeda dari Airlangga yang baru mengonfirmasi kabar terpapar Covid-19 setelah berhasil sembuh, tiga menteri lain telah mengumumkan statusnya saat diketahui positif atau saat menjalani perawatan.

Ketiganya yaitu Fachrul Razi, Ida Fauziyah, dan Budi Karya Sumadi.

Dikritik

Menanggapi sikap Airlangga tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Airlangga telah memberikan contoh salah terhadap masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Hal ini didasari dari sikap Airlangga yang diketahui tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya pernah terpapar Covid-19.

"Ya, tidak memberi contoh yang baik. Kan kita minta kesadaran masyarakat untuk tadi selain 3M, lalu kalau kena segera ke puskesmas supaya diurus gitu kan agar tidak menular. Tapi, kan harusnya menteri itu men-declare, waktu itu saya kena," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Kemenko Perekonomian Benarkan Airlangga Hartarto Sempat Positif Covid-19

Menurut Agus, Airlangga seharusnya mampu memberi contoh yang baik terhadap masyarakat.

Hal ini dikarenakan peran Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Oleh karena itu, ia menilai bahwa sikap tidak terbukanya Airlangga akan berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Sementara itu, epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik terkait penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, kata Dicky, pejabat seharusnya selalu terbuka dengan segala informasi terkait pandemi Covid-19, termasuk ketika terpapar virus corona.

Kemudian, keterbukaan juga diperlukan untuk menghilangkan stigma di masyarakat terhadap pasien Covid-19.