"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat membuat publik bertanya-tanya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akhirnya mengumumkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah positif terpapar Covid-19 pada 2020.

Kabar tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Alia Karenina dalam keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara optimal," ujar Alia dalam keterangan itu.

Pernyataan Alia tersebut mengonfirmasi pertanyaan publik tentang status kesehatan Menko Airlangga yang tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa dirinya merupakan penyintas Covid-19.

Publik mengetahui bahwa Airlangga merupakan penyintas setelah dirinya mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Senin (18/1/2021).

Adapun plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Selama ini, pemerintah ataupun Airlangga tidak pernah mengumumkan secara terbuka saat ia positif Covid-19.

Pada 2020 sempat terdengar kabar bahwa Airlangga positif Covid-19. Namun, Kompas.com tidak pernah mendapat konfirmasi resmi baik dari Airlangga, Kemenko Perekonomian, maupun pihak Istana.

Bahkan, hingga Selasa pagi, pihak Istana masih menyatakan tidak tahu bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu pernah positif Covid-19.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, belum pernah ada pemberitahuan resmi terkait hal itu.

Heru mengatakan, Kemenko Perekonomian yang semestinya menjawab kabar Airlangga positif Covid-19 dan menyampaikan kepada publik.

"Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi," kata Heru saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2021).

Selain itu, ia berdalih bahwa Istana tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan status kesehatan seorang menteri, apakah ia terkonfirmasi positif Covid-19 atau tidak.

"Kalau Covid-19 itu kan hal kesehatan yang samgat pribadi, maka seyogianya beliau (Airlangga) yang umumkan langsung," ujar Heru.

"Jika ada menteri yang terkena Covid-19, bukan menjadi tugas Istana untuk umumkan. Diharapkan dari masing-masing individu saja," imbuhnya.

Dengan dikonfirmasinya status Airlangga ini, maka resmi ada lima menteri anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang terpapar Covid-19.

Empat menteri lain yang pernah positif yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Berbeda dari Airlangga yang baru mengonfirmasi kabar terpapar Covid-19 setelah berhasil sembuh, tiga menteri lain telah mengumumkan statusnya saat diketahui positif atau saat menjalani perawatan.

Ketiganya yaitu Fachrul Razi, Ida Fauziyah, dan Budi Karya Sumadi.

Dikritik

Menanggapi sikap Airlangga tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Airlangga telah memberikan contoh salah terhadap masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Hal ini didasari dari sikap Airlangga yang diketahui tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya pernah terpapar Covid-19.

"Ya, tidak memberi contoh yang baik. Kan kita minta kesadaran masyarakat untuk tadi selain 3M, lalu kalau kena segera ke puskesmas supaya diurus gitu kan agar tidak menular. Tapi, kan harusnya menteri itu men-declare, waktu itu saya kena," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Menurut Agus, Airlangga seharusnya mampu memberi contoh yang baik terhadap masyarakat.

Hal ini dikarenakan peran Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Oleh karena itu, ia menilai bahwa sikap tidak terbukanya Airlangga akan berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Sementara itu, epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik terkait penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, kata Dicky, pejabat seharusnya selalu terbuka dengan segala informasi terkait pandemi Covid-19, termasuk ketika terpapar virus corona.

Kemudian, keterbukaan juga diperlukan untuk menghilangkan stigma di masyarakat terhadap pasien Covid-19.

"Bagaimana kita bisa memberi contoh atau teladan kepada masyarakat bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang harus diberi cap negatif atau stigma. Ini kan penting peran pejabat atau tokoh publik," tutur dia.

Dicky menekankan, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban pejabat atau tokoh di tingkat nasional, tetapi juga pejabat daerah.

Di sisi lain, keterbukaan juga penting dalam upaya pelacakan kontak.

Ia menegaskan, upaya pelacakan kontak tidak akan berhasil jika tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," ucap Dicky.