Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Hartarto dan Ketidakterbukaan Pejabat Publik yang Terinfeksi Covid-19

Kompas.com - 19/01/2021, 15:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi bahan perbincangan publik usai mendonasikan plasma konvalesen di markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Pasalnya, Airlangga mendonasikan plasma konvalesen tanpa pernah mengungkapkan ia pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya.

Sebabnya hanya orang yang pernah terinveksi Covid-19 yang bisa mendonorkan plasma konvalesen, lantaran penyintas Covid-19 memiliki antibodi yang bisa melawan virus corona di dalam darahnya.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Benarkan Airlangga Hartarto Sempat Positif Covid-19

Sebelumnya pada 2020 memang sempat beredar kabar bahwa Airlangga terinfeksi Covid-19. Namun demikian, pihak Kemenko Perekonomian dan Istana Kepresidenan tak menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan di saat isu Airlangga terinfeksi Covid-19 bergulir.

Jubir benarkan Airlangga pernah terinfeksi Covid-19

 

Menanggapi isu tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina membenarkan bahwa Airlangga sempat positif Covid-19 pada 2020.

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara optimal," ujar Alia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Sebagai bentuk rasa syukur karena sudah sembuh dari Covid-19, Airlangga pun mendonorkan plasma konvalesen. Menurut Alia, hal itu untuk membantu percepatan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 lain.

"Beliau juga berharap semakin banyak penyintas Corona yang mendonorkan plasma di masa yang akan datang," tambahnya.

Baca juga: Airlangga Pernah Mengidap Covid-19, Istana: Bukan Tugas Kami untuk Umumkan

Pejabat publik harus terbuka

Ketidakterbukaan pejabat publik dalam mengumumkan statusnya yang pernah terinfeksi Covid-19 disayangkan oleh Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman.

Menurut dia, semua pejabat publik baik nasional maupun daerah perlu menginformasikan jika terpapar Covid-19. Sebab, pejabat publik banyak melakukan aktivitas atau bertemu dengan orang lain.

"Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/1/2021).

Ia menjelaskan, keterbukaan pejabat publik sangat penting untuk mendukung proses tracing. Seperti diketahui, tracing merupakan salah satu strategi yang digiatkan pemerintah selain testing dan treatment untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dicky menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, upaya tracing juga tidak akan optimal.

Baca juga: Airlangga Hartarto Tak Terbuka Pernah Idap Covid-19, Pengamat: Ini Soal Moral

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com