Walhi: Kalsel Darurat Ruang dan Darurat Bencana Ekologis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat ruang dan bencana ekologis di Kalimantan Selatan.

"Saya mendesak agar pemerintah, baik presiden, gubernur, bupati dan wali kota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya," kata Kisworo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Lapan: Berkurangnya Area Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan

Sebab, menurut Kisworo, banjir kali ini menandakan Kalsel sudah menghadapi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Ia bersama Walhi mengaku sudah berulang kali mengingatkan kepada pemerintah terkait hal tersebut.

Ada beberapa faktor yang menurut dia mendasari kondisi darurat di Kalsel.

Ia menyebut bahwa 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Hal ini, kata dia, membuat carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

"Kalsel dengan luas 3,7 juta hektar, ada 13 kabupaten/kota 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 persen, dan perkebunan kelapa sawit 17 persen belum HTI dan HPH," papar dia.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mataraman Kalsel Rampung Besok, Kendaraan Berat Dilarang Melintas

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 2006. Banjir kali ini, kata dia, juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai, pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya. Dia berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya.

"Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucap dia.

Ia mengatakan, selain mengalami kerugian terkait harta bendanya yang rusak, masyarakat Kalsel pun jadi terganggu musim tanamnya.

Masyarakat Desa Sei Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar misalnya. Pada musim tanam tahun ini, benih atau bibit padi ikut terganggu bahkan terjual.

"Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lainnya. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," kata dia.

Ia juga mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk segera tanggap terhadap bencana banjir besar Januari 2021.

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota. Maka Walhi mendesak presiden dan pemerintah sekarang maupun pemerintah hasil Pilkada 2020 untuk tanggap bencana sebelum, pada saat dan pasca bencana atau pemulihan," kata Kisworo.

Baca juga: Banjir Besar Kalsel dan Upaya Presiden Jokowi Menanganinya...

Selain itu, ia meminta agar pemerintah memanggil para pemilik perusahaan tambang, sawit, dan industri lain.

Bahkan, dia mendesak pemerintah untuk melakukan review dan audit terkait perizinan industri ekstraktif.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menyetop perizinan baru untuk mengantisipasi darurat bencana ekologis yang semakin besar.

"Stop ijin baru dan penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan. Juga mendorong perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, dan drainase/DAS," kata dia.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Besar Tambang Batu Bara di Kalsel

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sejak Jumat (15/1/2021) telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

"Sehubungan hal tersebut, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel dengan ini menyatakan bahwa kejadian yang dimaksud bencana alam menerapkan status siaga," ujar Sahbirin, dalam keterangan yang diterima, Jumat.

"Untuk darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang menjadi status tanggap darurat," kata dia.

Banjir di Kalimantan Selatan terjadi sejak 12-13 Januari 2021. Akibat banjir itu, ribuan rumah warga terendam banjir, dan ribuan warga harus mengungsi.