Walhi: Kalsel Darurat Ruang dan Darurat Bencana Ekologis

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota. Maka Walhi mendesak presiden dan pemerintah sekarang maupun pemerintah hasil Pilkada 2020 untuk tanggap bencana sebelum, pada saat dan pasca bencana atau pemulihan," kata Kisworo.

Baca juga: Banjir Besar Kalsel dan Upaya Presiden Jokowi Menanganinya...

Selain itu, ia meminta agar pemerintah memanggil para pemilik perusahaan tambang, sawit, dan industri lain.

Bahkan, dia mendesak pemerintah untuk melakukan review dan audit terkait perizinan industri ekstraktif.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menyetop perizinan baru untuk mengantisipasi darurat bencana ekologis yang semakin besar.

"Stop ijin baru dan penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan. Juga mendorong perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, dan drainase/DAS," kata dia.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Besar Tambang Batu Bara di Kalsel

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sejak Jumat (15/1/2021) telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

"Sehubungan hal tersebut, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel dengan ini menyatakan bahwa kejadian yang dimaksud bencana alam menerapkan status siaga," ujar Sahbirin, dalam keterangan yang diterima, Jumat.

"Untuk darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang menjadi status tanggap darurat," kata dia.

Banjir di Kalimantan Selatan terjadi sejak 12-13 Januari 2021. Akibat banjir itu, ribuan rumah warga terendam banjir, dan ribuan warga harus mengungsi.