Kompas.com - 19/01/2021, 14:32 WIB
Tangkapan layar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan donor plasma konvalesen di Markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021). ISTIMEWATangkapan layar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan donor plasma konvalesen di Markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

"Yang saya hormati Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hari ini jadi salah satu penyintas yang mendonorkan plasma konvalesennya," kata Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Sebelumnya, pada November 2020, sempat muncul kabar di kalangan wartawan bahwa Airlangga Hartarto terpapar Covid-19.

Namun saat itu Kompas.com tidak mendapatkan jawaban dari pihak Airlangga hingga Istana Kepresidenan.

Hanya saja setelah donasi yang dilakukan Airlangga tersebut, pihak Istana Kepresidenan pun mengaku tak tahu jika Airlangga Hartarto pernah terpapar Covid-19.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, belum pernah ada pemberitahuan resmi terkait hal ini.

"Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi," kata Heru saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2021).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pernah meminta agar para pejabat publik lebih transparan dalam menyampaikan kondisi kesehatan masing-masing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka juga diminta tak perlu khawatir dengan stigma negatif yang mungkin akan muncul di benak publik.

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak menengal waktu. Siapa pun bisa terkena," ucap Wiku saat memberikan keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Airlangga Hartarto dan Ketidakterbukaan Pejabat Publik yang Terinfeksi Covid-19

Terlebih, para pejabat publik kerap kali melakukan aktivitas dengan mobilitas tinggi dan bertemu banyak pihak.

Mereka harus terbuka agar jika terpapar Covid-19, mudah menelusuri apabila ada pihak lain yang melakukan kontak dekat dengan pejabat yang dimaksud.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan juga telah meminta Presiden Jokowi membuat instruksi kepada para pejabat publik.

Baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah agar bersikap terbuka jika terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seorang pejabat publik agar penularan Covid-19 tidak makin meluas.

"Harus ada komando langsung dari presiden agar pejabat publik terbuka. Jadi perlu ditegaskan, jika pejabat publik positif Covid-19 harus declare," kata Djohermansyah saat dihubungi, Kamis (17/9/2020) lalu.

Baca juga: LaporCovid-19: Tempat Tidur ICU Khusus Covid-19 di Jakarta Sudah Penuh

Djohermansyah mengatakan, pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Covid-19 semestinya tidak dipandang sebagai sebuah aib.

Terlebih, bagi para pejabat publik yang kerap bertemu dengan banyak orang.

"Tapi ini bukan soal itu, ini adalah virus yang bisa menular, sehingga wajib bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk declare," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.