Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Kompas.com - 18/01/2021, 16:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, protokol kesehatan harus tetap dilakukan di tengah program vaksinasi nasional.

Protokol kesehatan tersebut antara lain tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan yang tidak perlu.

"Walaupun saat ini vaksinasi juga sudah mulai dilaksanakan, bukan berarti wabah covid-19 akan segera berakhir, kita harus tetap mematuhi dengan ketat protokol kesehatan," kata Muhadjir saat acara pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen, Senin (18/1/2021).

Baca juga: PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

Selain vaksinasi, kata dia, upaya yang harus dilakukan di masa pandemi Covid-19 adalah partisipasi masyarakat untuk membantu pasien terpapar Covid-19 dari mereka yang pernah menderita Covid-19.

Bantuan tersebut dibutuhkan, kata dia, karena kondisi darurat pelayanan kesehatan untuk Covid-19 saat ini juga sangat membutuhkan peranan masyarakat.

"Termasuk upaya kita untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian yang terjangkit Covid-19," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, peran serta masyarakat itu khususnya dibutuhkan dari para penyintas Covid-19 untuk mendonasikan plasma konvalesennya bagi kesembuhan pasien Covid-19.

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Jadi Donor Plasma Konvalesen

Adapun program vaksinasi nasional Covid-19 telah dimulai pada 13 Januari 2021.

Program tersebut dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada tahap pertama, pemberian vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com