Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter: Kepatuhan Protokol Kesehatan Punya Dampak Sangat Besar Terhadap Penurunan Kasus

Kompas.com - 18/01/2021, 13:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini sebagai respons adanya lonjakan kasus yang terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita sudah berkali-kali ingatkan kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu punya dampak yang sangat besar terhadap penurunan kasus," kata Sonny dalam talkshow BNPB, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Bepergian meski Sudah Divaksin, Ini Alasannya

Ia menambahkan, masyarakat seharusnya mampu menjaga kedisiplinan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan untuk masyarakat yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Berdasarkan statistik yang ia miliki menyimpulkan kepatuhan protokol kesehatan yang naik, maka berdampak pada penurunan kasus Covid-19.

"Jadi jika kepatuhan memakai masker naik, maka kasusnya turun. Jika kepatuhan mencuci tangan naik, kasusnya turun. Jika kepatuhan menjaga jarak, kasusnya turun," ujarnya.

Kendati demikian, berdasarkan datanya masih ada 85 kabupaten/kota yang kepatuhan protokol kesehatan memakai masker kurang dari 60 persen.

Baca juga: Kemendagri Minta TNI/Polri Dukung Satpol PP Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Ia menyebut, daerah yang paling banyak tidak memakai masker ada di Sumatera dan Papua.

"Ini menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya pakai masker di Sumatera dan Papua," tambah dia.

Selain itu, kepatuhan menjaga jarak yang kurang dari 60 persen juga terjadi di Sumatera dan Papua.

Ia mengatakan, ada 87 kabupaten/kota yang termasuk kurang dari 60 persen dalam menerapkan jaga jarak.

 

Berkaca pada data ini, ia mendorong kembali kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sonny meminta bantuan kepada duta perubahan perilaku dalam hal ini.

"Lebih dari 63.000 duta perubahan perilaku saat ini, kami mencoba dorong lagi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," terang dia.

Selain itu, melalui duta perubahan perilaku juga akan bertugas mengingatkan masyarakat bahwa vaksinasi dan 3M adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

"Walaupun nanti dilakukan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga tetap penting," tuturnya.

 

Sebelumnya, data terakhir Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan adanya lonjakan kasus harian yang telah mencapai angka 10.000 per harinya.

Angka tersebut pertama kali muncul pada 8 Januari 2021, tepat dua minggu setelah libur Natal.

Kemudian pada 16 Januari 2021, dua minggu pasca libur Tahun Baru usai, kasus positif berada pada puncaknya yaitu 14.224.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com