Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/01/2021, 06:00 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri ke DPR tak terlalu memiliki rekam jejak istimewa.

Kendati demikian, ia menyebut, Listyo memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

“Belum lagi tak ada yang terlalu istimewa dengan rekam jejak Listyo Sigit. Artinya apa? Upaya untuk membangun merit system dan profesionalisme dalam organisasi Polri sudah benar-benar dikacaukan dengan keputusan presiden yang menunjuk orang dekatnya,” ucap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, jenderal bintang tiga itu pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Pada saat yang sama, Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca juga: Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Sementara itu, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Listyo turut menjadi ajudannnya. 

Setelah menduduki posisi Kabareskrim, ada sejumlah kasus besar yang telah ditangani Listyo. Misalnya, ditangkapnya dua polisi penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sekalipun, tak sedikit pihak yang merasa kurang puas atas hasil pengusutan perkara tersebut. 

Selain itu, Listyo dan timnya juga menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang sebelumnya telah dinyatakan buron selama 11 tahun. Dua perwira tinggi polisi pun turut terseret dan bahkan telah diputus bersalah pada pengadilan tingkat pertama karena diduga turut membantu pelarian Djoko Tjandra. 

Meski demikian, Bambang berpandangan, berhasil atau tidaknya pengungkapan kedua kasus tersebut lebih tergantung pada kemauan Polri.

“Penangkapan Djoko Tjandra dan pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan itu sejak awal tergantung good will kepolisian. Jadi bukan prestasi yang luar biasa. Biasa-biasa saja,” ungkapnya.

“Kasus Harun Masiku sampai sekarang juga belum terselesaikan,” imbuh dia.

Baca juga: Jadi Calon Kapolri Tunggal, Komjen Listyo Dinilai Punya Tantangan Satukan Internal Polri

Faktor kedekatan itu, menurut dia, dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Polri yang kompeten dan berintegritas.

Untuk itu, Bambang berharap, Listyo dapat melakukan terobosan apabila dilantik nantinya.

Menurutnya, kapolri terpilih perlu membangun sistem kepolisian yang transparan dan akuntabel, baik dalam pengamanan terhadap masyarakat, serta di internal.

“Bentuk konkretnya adalah bagaimana Kapolri terpilih bisa membangun partispasi aktif masyarakat dalam mengawasi kerja kepolisian,” kata Bambang.

Perlu diketahui bahwa penunjukkan calon kapolri merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan Presiden Jokowi sebelum mengusulkan Listyo sebagai pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis.

"Ya tentu saja semua persyaratan formal dipenuhi. Selain itu tentu saja faktor integritas, kompetensi, profesionalitas," kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Beri Respons Positif atas Pencalonan Komjen Listyo, KPK Dinilai Tengah Bangun Hubungan Baik dengan Polri

Selain faktor tersebut, kata Donny, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon Kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun maupun eksternal pemerintahan.

Selanjutnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, sebelum DPR memberikan persetujuan atas nama calon yang diajukan Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com