Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Kompas.com - 15/01/2021, 20:48 WIB
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirCendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menyebut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia tak sampai menimbulkan reaksi (backlash) dari kelompok muslim lainnya.

"Pembubaran FPI dan HTI tidak memunculkan backlash atau reaksi balasan besar dan kuat dari jemaah di Indonesia, (karena) arus utama lebih besar," ujar Azra dalam webinar bertajuk "Pembubaran FPI dan Tantangan Ekstremisme di Indoneia", Jumat (15/1/2021).

Menurut dia, langkah pemerintah membubarkan kelompok, yang dalam pandangannya sebagai kelompok radikal, tak memiliki reaksi besar dari kelompok muslim lainnya.

Kalaupun muncul sebuah reaksi, kata dia, itu hanya sekadar pernyataan kecil semata.

Baca juga: Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

"Kelompok seperti ini kalau dilarang pemerintah tidak akan terjadi backlash dari kelompok muslim lain. Kalaupun ada pernyataan-pernyataan kecil saja. Baik ketika FPI dibubarkan maupun HTI dibubarkan," terang dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski sama-sama dibubarkan, namun ada perbedaan antara pembubaran FPI dan HTI. Perbedaan itu terutama terlihat dari langkah selanjutnya yang dilakukan.

Dalam hal ini, pembubaran HTI pada saat itu tidak diikuti dengan adanya penangkapan terhadap pemimpin gerakan.

Sedangkan, pembubaran FPI diikuti dengan penangkapan sang pentolan, Rizieq Shihab usai ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara sekaligus.

Dua dari tiga kasus tersebut mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung, Bogor. Sementara, satu kasus lainnya terkait kontroversi swab test.

"Dalam kasus HTI tidak ada satu pun pemimpin HTI yang ditahan. Tapi dalam FPI malah Rizieq Shihab ditahan, sekarang malah akumulasinya tiga kasus," katanya.

Baca juga: Soal Rizieq Shihab Pernah Positif Covid-19, Pengacara FPI: Memang Tidak Boleh Mengaku Sehat?

Di sisi lain, pembubaran FPI dan HTI juga semakin menyulitkan kelompok yang mempunyai gerakan serupa. Mereka akan terhalang dengan represifitas kepolisian.

"Saya kira akan semakin sulit bagi kelompok seperti ini, karena pemerintah sendiri semakin tegas, apalagi didukung Polri yang juga menggunakan cara yang represif," imbuh dia.

Adapun pembubaran HTI terjadi pada 19 Juli 2017. Sedangkan, FPI dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X