Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Desa Diminta Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan Setelah Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 15/01/2021, 18:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan seluruh warga desa akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis.

Namun, ia menekankan soal disiplin penerapan protokol kesehatan setelah vaksinasi. Warga desa diminta tetap menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun.

"Jangan kendur sampai kapan pun meski dalam waktu dekat seluruh warga desa di Indonesia akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis," kata Abdul Halim, dalam peringatan 7 Tahun Undang-Undang Desa, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Dimulainya Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Tahapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai pada Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd.

Jokowi mendapat suntikan vaksin Covid-19 sekitar pukul 09.42 WIB, di Istana Kepresidenan.

Setelah penyuntikan vaksin perdana, proses vaksinasi akan dilanjutkan kepada masyarakat di seluruh daerah.

Selain memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Terkait upaya pemulihan ekonomi di desa, Abdul Halim menuturkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus. Salah satunya, penggunaan dana desa untuk jaring pengaman sosial.

Dana desa digunakan untuk kegiatan desa tanggap Covid-19, padat karya tunai desa, serta bantuan langsung tunai (BLT).

Baca juga: Mendes PDTT Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Dana sebesar Rp 3,17 triliun dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan di desa dan Rp 26,1 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur.

Kemudian, sebesar Rp 16,57 triliun digunakan untuk program padat karya tunai desa.

Sementara  dana desa yang disalurkan dalam bentuk BLT mencapai Rp 23,6 triliun atau 33 persen.

Abdul Halim menuturkan, hingga 14 Januari 2021 telah dilaksanakan sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa serta penyediaan tempat cuci tangan di 56.056 desa.

Kemudian penyemprotan desinfektan dilaksanakan di 57.154 desa, pos gerbang desa untuk pengendalian mobilitas warga dibangun di 50.845 desa dan sebanyak 39.683 desa telah melaksanakan pengadaan masker gratis bagi warga desa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com