Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Tahun UU Desa, Rp 323,32 Triliun Dana Desa Disalurkan Sejak 2015

Kompas.com - 15/01/2021, 16:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, sejak 2015 hingga 2020, sudah sebesar Rp 323,32 triliun dana desa yang berhasil disalurkan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim di acara Pidato Desa 2021 dalam rangka memperingati tujuh tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Total dana desa yang telah tersalur sepanjang 2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun," ujar Halim.

Baca juga: Mendes PDTT Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Ia mengatakan, pencapaian tersebut sejalan dengan penyerapan dana desa yang terus meningkat dari semula 82,17 persen menjadi 97,65 persen pada 2016 dan 99,9 persen pada 2020.

Rencananya, kata dia, tahun 2021 akan disalurkan kembali dana desa senilai Rp 72 triliun kepada 74.961 desa.

Abdul Halim mengatakan, sejak awal penyalurannya pada 2015, dana desa langsung mendominasi anggaran pendapatan desa.

Pada 2015, proporsi dana desa sama dengan bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu 44 persen.

"Dominasi dana desa semakin meningkat hingga mencapai 30 persen pada tahun 2020," kata dia.

Baca juga: Hingga 15 Desember, Penggunaan Dana Desa untuk Desa Tanggap Covid-19 Mencapai Rp 3,1 Triliun

Selain itu, kata dia, sepanjang 2015-2020 dana desa juga telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Antara lain, jalan desa sepanjang 261.877 kilometer, jembatan sepanjang 1.494.804 meter, pasar desa 11.944 unit, badan usaha milik desa (BUMdes) 39.844, tambatan perahu 7.007 unit, embung 5.202 unit, irigasi 76.453 unit, dan sarana olahraga 27.753 unit.

Prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa juga telah berhasil dibangun.

Antara lain, berupa penahan tanah 237.415 unit, prasarana air bersih 1.281 168 unit, prasarana MCK 422.860 unit, polindes 11.599 unit, drainase 42.846.367 meter, PAUD 64.429 kegiatan, Posyandu 40.618 unit dan sumur 58.269 unit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com