Kompas.com - 15/01/2021, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai, upaya pemerintah untuk membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri akan bergantung pada pihak swasta yang hendak mengadakan vaksin tersebut, dalam hal ini pihak perusahaan.

Menurut dia, opsi ini akan berhasil dijalankan apabila perusahaan mampu bekerja sama dengan produsen vaksin.

"Mungkin tergantung dari pihak swasta yang mengadakan. Apakah mampu bekerjasama dengan produsen vaksin untuk dapat membeli vaksin," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Ia menilai, apabila pihak swasta mampu bekerjasama dengan produsen vaksin, maka akan sangat membantu pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Menkes Buka Opsi Vaksin Mandiri, Pengusaha: Hanya untuk Perusahaan yang Mau

Dia juga sepakat dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa data penerima vaksin harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Sesuai dengan yang disampaikan Menkes tentunya harus tersistem dan terdata, sehingga menjadi jelas berapa orang yang sudah divaksin dan siapa yang sudah mendapatkan," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap menyiapkan sistem terlebih dahulu sebelum melakukan pendataan terhadap penerima vaksin.

Sistem itu, kata dia, berisi pelaporan orang-orang yang sudah divaksin terutama untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan program vaksinasi mandiri.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Baca juga: Raffi Ahmad Pesta Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Polisi: Sedikit yang Datang, 15-18 Orang

Namun, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, Antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, Antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materil 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materil "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Nasional
Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

Nasional
Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.