Kompas.com - 14/01/2021, 10:28 WIB
Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis. SHUTTERSTOCK/ELDAR NURKOVICIlustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau tenaga kesehatan yang telah menerima broadcasting SMS vaksinasi Covid-19 untuk segera melakukan registrasi.

Sebab, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma'ruf mengatakan, hingga Rabu (13/1/2021) sore baru sekitar 71.000 tenaga kesehatan dari 500.000 penerima yang telah registrasi.

"Kami bisa lihat juga di dashboard memang saat ini kurang lebih baru sekitar 71.000 yang baru melakukan registrasi," ujar Anas dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (13/1/2021) sore.

Baca juga: Belum Terdaftar Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan? Simak Cara-cara Berikut

Anas Ma'ruf menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan SMS blasting kepada 500.000 orang tenaga kesehatan sejak Selasa (12/1/2021).

Sejumlah tenaga kesehatan itu berada di 91 kabupaten/kota di Indonesia.

Kemenkes akan mengevaluasi pada Rabu malam berapa tenakes yang sudah melakukan registrasi.

Anas mengatakan, proses pendaftaran atau registrasi dapat dilakukan melalui situs pedulilindungi.id dan menghubungi UMB di *119#.

"Bisa dilakukan sendiri atau tidak. Kalau sendiri bisa melalui Aplikasi PeduliLindungi, website pedulilindungi.id atau SMS ke UMB *119#," ucapnya.

Baca juga: Ini Tahapan yang Perlu Dilakukan Tenaga Kesehatan Setelah Dapat SMS Vaksinasi

Setelah itu, tenaga kesehatan bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang sudah diinformasikan oleh aplikasi, situs, maupun telepon.

Langkah-langkah itu seperti mengisi formulir, memilih tempat dan jadwal vaksinasi.

Jika tenaga kesehatan tidak bisa mendaftar ulang sendiri, tetap dapat dilakukan dengan dibantu oleh Babinsa atau Bhabimkamtibmas setempat.

Selanjutnya, apabila sudah melakukan registrasi, tenaga kesehatan akan memperoleh tiket vaksinasi pertama.

"Berupa QR code di dalam handphone. Setelah itu sesuai di dalam QR code datang hari apa, jam berapa, datang ke fasilitas kesehatan mana. Maka datanglah sesuai fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan yang didaftarkan," tutur dia.

Baca juga: Gaet Telkom, Kemenkes Kirim SMS Terkait Vaksinasi ke 500.000 Tenaga Kesehatan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X