Mobokrasi, Demokrasi AS yang Kebablasan

Kompas.com - 13/01/2021, 21:12 WIB
Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka. ANTARA FOTO/REUTERS/STEPHANIE KEPendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

Kecemasan itu terpancar nyata dalam tulisan resensi Jake Jacobs atas bukunya Mobocracy (2012).

Jacobs menulis begini:

“Bangunkan Amerika, sebelum terlambat! Mobokrat itu bisnis kotor, mengerahkan massa untuk melakukan anarki. Oleh karena itu, dengarkan kata-kata mereka! Perhatikan dan pahami tuntutan mereka. Mereka ingin meruntuhkan dan mengubah (partai) Republik kita yang didirikan dalam nama Tuhan.

Pendiri bangsa kita telah memperingatkan kita semua bahwa jika kita ingin mempertahankan Republik kita, kita harus selalu gigih berjuang demi kebebasan dan bersikap waspada terhadap mereka yang akan menghancurkan kehidupan demokrasi dengan kedok kebebasan.

Ingat saudaraku. Amerika sedang diserang. Institusi dan nilai-nilainya diserang setiap hari. Tapi pelaku utamanya bukanlah teroris asing. Mereka adalah orang Amerika sendiri yang sangat kuat dan berpengaruh. Mereka secara diam-diam memicu perpecahan dan ketidaksetiaan dalam bayang-bayang partai politik.

Baca buku ini! Berdoalah untuk negara kita. Ajari anak-anak Anda tentang prinsip-prinsip Alkitabiah yang telah diimani dan dihayati dengan setia oleh para pendiri bangsa ini. Dukunglah pria dan wanita yang bersedia mengesampingkan segala sesuatu untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat banyak.”

Sebuah Pelajaran bagi Indonesia

Fenomena mobokrasi di AS memang ambigu. Melalui buku Mobocary, Jake Jacobs tampaknya menuding partai Demokrat sebagai biang keladi mobkrasi di AS. Tapi, dari insiden 6 Januari 2021, yang tampak bagi kita justru partai Republik adalah dalangnya.

Walau bersifat ambigu demikian, mobokrasi yang tercermin lewat aksi brutal massa pendukung Presiden Trump tersebut, tentu saja harus dimaknai sebagai sebuah pelajaran berharga bagi bangsa kita juga.

Sebagai bangsa yang baru bertumbuh dalam berdemokrasi, kita berharap iklim berdemokrasi tetap kondusif. Kita tentu saja, tidak menginginkan mobokrasi atau aksi brutal sekolompok massa yang mengganggu ketertiban, kemanan dan keharmonisan hidup, tidak terjadi di Tanah Air kita.

Memang, dalam era infomasi digital sekarang, hampir mustahil kita mencegah publikasi atau berita tentang mobokrasi di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai warga bangsa, kita hendaknya saling mengigatkan supaya tidak ada anak bangsa yang mau menirunya secara membabi buta.

Sebaliknya, menurut penulis, apa yang terjadi di AS itu harusnya menambah rasa percaya diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bahwa sejauh ini kita sudah berada di jalan demokrasi yang benar.

Contoh, dalam Pilpres 2019 lalu, kita memang memiliki pilihan yang berbeda dan bersaing satu sama lain. Namun, dengan ideologi Pancasila dan semboyan Bhineka Tinggal Ika, kita telah mampu menyelesaikan ajang kompetisi itu dengan sikap demokratis yang elegan.

Yang kalah bersikap legowo, dan yang menang tidak jumawa. Semoga, sikap demokratis demikian terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan sehingga bisa menjadi contoh bagi , negara-negara lain di dunia, termasuk AS sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X