Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Sentil Jokowi soal Akurasi Data Desa...

Kompas.com - 10/01/2021, 17:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil Presiden Joko Widodo soal akurasi data desa.

Megawati mengatakan, hingga sejauh ini Indonesia merdeka, akurasi data desa tidak berjalan dengan baik.

Hal ini ia katakan langsung di hadapan Jokowi dalam acara peringatan HUT PDI-P ke-48 secara virtual, Minggu (10/1/2021).

"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan sebagainya, kok masih saja, boleh saya ngomong panjang masih saja, akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati sambil memberi penekanan yang panjang pada kata 'masih'.

Baca juga: Singgung Situasi AS, Megawati: Alhamdulillah Saya Warga Indonesia

Sejatinya, Megawati ingin agar data desa tersedia secara komprehensif dan transparan.

Ia bahkan bermimpi data desa dapat diakses secara mudah seperti halnya membuka YouTube.

"Lalu kalau mau mencari begitu, rasanya mbok ya data kita itu, seperti agak bermimpi kita bisa seperti YouTube begitu, dibuka langsung gelar, dibuka langsung gelar," ujarnya.

Menurut Megawati, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Desa merupakan garda terdepan agar program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna.

Oleh karenanya, dibutuhkan data desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada data hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabakan secara ideologis, etis, dan ilmiah.

Baca juga: Saat Megawati Tolak Permintaan Bush Ekstradisi Ba’asyir ke Guantanamo

Megawati pun mencontohkan bahwa pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) di Ibu Kota melibatkan sekitar 600 peneliti dan perekayasa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dengan tersedianya sumber daya melimpah, ia yakin pendataan nasional dapat dilakukan secara komprehensif.

"Kita punya banyak putra putri bangsa yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional," ujarnya.

Megawati menyebutkan, sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah.

Baca juga: Jika Tak Puas Covid-19 Masyarakat Salahkan Pemerintah, Megawati: Enak Saja!

Untuk membangun Indonesia, kata dia, harus dilakukan dari desa. Jika desa kuat, diyakini Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri

"Sekali lagi, pendataan tersebut harus dimulai dari desa. Dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com