KPK, Kemenkes dan Kementerian BUMN Lanjutkan Tim Kecil Cegah Korupsi Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 08/01/2021, 18:35 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pertemuan tersebut membahas proses pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sepakat untuk melanjutkan tim kecil yang telah dibentuk untuk mencegah terjadinya korupsi dalam program vaksinasi Covid-19.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara KPK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

"Kita sepakati bahwa tim ini akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stakeholders lain yang kiranya relevan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers usai pertemuan, Jumat sore.

Baca juga: KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Lembaga lain yang akan diikutsertakan misalnya, Kementerian Dalam Negeri yang akan berperan dalam pendistribusian vaksin Covid-19 dan penggunaan nomor induk kependudukan.

Pahala menuturkan, tim kecil itu sebenarnya sudah berjalan dan beranggotakan KPK, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semua produk Permenkes yang keluar terkait dengan vaksinasi itu adalah hasil pembahasan dari tim bersama di mana KPK, Kedeputian Pencegahan, merupakan bagian dari tim itu," kata Pahala.

Selain itu, KPK juga akan ikut dalam tim kecil Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN terkait pendataan vaksinasi.

"Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa, oleh karena itu NIK akan menjadi basis dan ada tim satu data di mana KPK juga akan ada di dalam situ," ujar Pahala.

Baca juga: Menteri Kesehatan Minta Bantuan KPK Awasi Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, keterlibatan KPK ini merupakan salah satu tugas KPK sesuai UU KPK, yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan dimulai pada pekan depan di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksinasi.

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

Nasional
UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Nasional
UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.