Kompas.com - 06/01/2021, 22:05 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam rapat konsolidasi Pilkada Tangerang Selatan 2020, Rabu (18/11/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam rapat konsolidasi Pilkada Tangerang Selatan 2020, Rabu (18/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik hasil survei Vox Populi Research Center yang menunjukkan kenaikan elektabilitas Partai Demokrat pada awal tahun 2021.

Kamhar menilai, kenaikan elektabilitas tersebut tak terlepas dari efektifnya kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sejak awal menerima mandat sebagai Ketum, AHY terus melakukan gebrakan melalui instruksi dan program yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kader dan struktur Partai Demokrat di semua tingkatan," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Kamhar mengatakan, sejak menerima mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY melakukan gebrakan mulai dari Gerakan Perang Melawan Covid-19, Demokrat Peduli dan Berbagi, Gerakan Demokrat Bina UMKM dan Wifi gratis.

"Termasuk penyikapan beberapa UU sensitif yang menyita perhatian publik seperti Omnibus Law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan Revisi UU KPK yang kesemuanya ini menegaskan keberpihakan Partai Demokrat pada kepentingan rakyat," ujar dia. 

Tak hanya itu, menurut Kamhar, efektifnya kepemimpinan AHY terlihat dari capaian Pilkada Serentak 2020.

Demokrat memperoleh 48 persen kemenangan dan 52 persen dari itu adalah kader Partai Demokrat.

"Kemenangan ini melampaui target yang ditetapkan dan melebihi capaian Pilkada serupa lima tahun yang lalu," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Kamhar, faktor eksternal yang melatarbelakangi naiknya elektabilitas Partai Demokrat adalah kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Hasil survei ini adalah potret respons dan persepsi masyarakat yang terbentuk atas kinerja pemerintah diberbagai bidang, mulai dari penanganan covid-19, polemik vaksin, penegakan hukum yang tebang pilih yang cenderung menjadi alat kekuasaan," ucap dia.

Baca juga: Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Ditambah lagi, kata Kamhar, dinamika politik terkini yang terjadi di partai-partai pendukung pemerintah dan kasus korupsi yang menjerat dua menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Rakyat kecewa dan merasa dipermainkan. Rakyat merasa hanya diperalat untuk mendapatkan kekuasaan. Itu eksternal faktornya," ujar dia. 

Hasil survei yang digelar Vox Populi Research Center mengenai elektabilitas partai politik di awal 2021 menunjukkan Partai Demokrat di awal tahun 2021.

Elektabilitas Partai Demokrat naik dari 3,4 persen pada Juni 2020 dan 3,3 persen pada Oktober 2020 menjadi 5,1 persen pada Januari 2021.

Baca juga: Survei Vox Populi: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Anjlok

Hal serupa juga dialami PKS, elektabilitasnya naik dari 5,3 persen pada Juni 2020 dan 5,6 persen pada Oktober 2020, kini Januari 2021 mencapai 8,1 persen.

Sementara itu, elektabilitas PDI-P dan Partai Gerindra mengalami penurunan.

Elektabilitas PDI-P turun dari sebelumnya 33,5 persen pada Juni 2020 dan 31,3 persen pada Oktober 2020 menjadi 19,6 persen pada Januari 2021.

Hal serupa juga dialami Partai Gerindra dari 14,1 persen pada Juni 2020 dan 13,9 persen pada Oktober 2020, turun menjadi 9,3 persen pada Januari 2021.

Survei Vox Populi Research Center dilakukan 26-31 Desember 2020, melalui telepon kepada 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya.

Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X