Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/01/2021, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19

Perbincangan mengenai pernyataan Jokowi yang akan menjadi orang pertama yang bakal divaksinasi Covid-19 menjadi perbincangan publik lantaram berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin tersebut.

Baca juga: Satgas: Presiden Jokowi Divaksin Setelah Vaksin Covid-19 Dapat Izin Edar BPOM

Kepercayaan publik terhadap vaksin penting lantaran berpengaruh terhadap target kekebalan kawanan (herd immunity) yang hendak dicapai.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 22 Desember 2020, baru 56 persen masyarakat yang menyatakan kepercayaannya terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah.

Sebanyak 23 persen masyarakat menyatakn tidak percaya. Angka 56 persen tersebut belum cukup untuk memenuhi target herd immunity untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pasalnya, dibutuhkan vaksinasi terhadap 70 persen populasi penduduk di suatu negara untuk mencapai herd immunity.

Karena itu wajar apabila masyarakat mempertanyakan kesediaan Presiden Jokowi untuk divaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Masih Saya Tawar, Kurang dari Setahun Vaksinasi Harus Selesai

Sebabnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap vaksin yang disediakan pemerintah sebagai jalan keluar memutus pandemi Covid-19.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan, dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kesediaan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19 menjadi penting.

Sebabnya, masyarakat dalam kultur paternalistik akan melihat pemimpinnya terlebih dahulu sebelum bertindak, termasuk dalam menyikapi vaksinasi Covid-19 yang akan dimulai pada 13 Januari.

Jika Jokowi bersedia menjadi orang yang pertama kali divaksin, kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah pun akan semakin tinggi.

“Cocoklah kalau para pemimpin itu memberi contoh, memberi teladan. Masyarakat kita dari segi pengetauan tentang vaksin kan kurang. Jadi tidak banyak mengerti tentang itu,” tutur Windhu.

Baca juga: Warganet Cek NIK Jokowi Tak Masuk Penerima Vaksin Tahap Pertama, Ini Kata Jubir Vaksin

“Selain itu yang terpenting komunikasi publik pemerintah (tentang vaksin) yang sederhana yang bisa dipahami rakyat,” ucap Windhu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com