Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/01/2021, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepastian vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan publik.

Isu itu mencuat kembali lantaran adanya unggahan dari warganet yang mencoba mengecek apakah Jokowi termasuk orang yang menerima vaksin Covid-19 pada gelombang pertama.

Sebabnya, Jokowi pernah berujar ia akan menjadi penerima vaksin pertama, untuk meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19, khususnya buatan Sinovac, aman bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19

Warganet dengan akun @mathroid di twitter menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Jokowi yang didapat dari pencarian di Google.

Setelah NIK Jokowi dimasukkan, ternyata didapati bahwa nama Jokowi tak ada dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Temuan tersebut pun menjadi perbincangan khalayak luas. Saat dikonfirmasi, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi pun belum bisa memastikan jadwal vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.

Ia juga enggan memastikan apakah Jokowi akan mendapat vaksin Covid-19 berbarengan dengan para tenaga kesehatan.

"Kalau pak presiden akan diinfokan kemudian ya," katanya pada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

Kendati demikian ia mengatakan, Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi instruksi Jokowi agar orang nomor satu di republik ini mendapat suntikan vaksin Covid-19 yang pertama.

"Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan bapak presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu," ujar Nadia.

Respons Istana

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan tak ada perbedaan antara proses vaksinasi terhadap Presiden Jokowi dengan masyarakat biasa.

"Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Moeldoko mengatakan jadwal vaksinasi Jokowi akan mengikuti pengumuman izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menuturkan semestinya yang perlu mendapat perhatian khusus ialah proses vaksinasi bagi masyarakat umum. Sebab proses vaksinasi terhadap Jokowi tidak akan sulit.

Kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19

Perbincangan mengenai pernyataan Jokowi yang akan menjadi orang pertama yang bakal divaksinasi Covid-19 menjadi perbincangan publik lantaram berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin tersebut.

Baca juga: Satgas: Presiden Jokowi Divaksin Setelah Vaksin Covid-19 Dapat Izin Edar BPOM

Kepercayaan publik terhadap vaksin penting lantaran berpengaruh terhadap target kekebalan kawanan (herd immunity) yang hendak dicapai.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 22 Desember 2020, baru 56 persen masyarakat yang menyatakan kepercayaannya terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah.

Sebanyak 23 persen masyarakat menyatakn tidak percaya. Angka 56 persen tersebut belum cukup untuk memenuhi target herd immunity untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pasalnya, dibutuhkan vaksinasi terhadap 70 persen populasi penduduk di suatu negara untuk mencapai herd immunity.

Karena itu wajar apabila masyarakat mempertanyakan kesediaan Presiden Jokowi untuk divaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Masih Saya Tawar, Kurang dari Setahun Vaksinasi Harus Selesai

Sebabnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap vaksin yang disediakan pemerintah sebagai jalan keluar memutus pandemi Covid-19.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan, dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kesediaan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19 menjadi penting.

Sebabnya, masyarakat dalam kultur paternalistik akan melihat pemimpinnya terlebih dahulu sebelum bertindak, termasuk dalam menyikapi vaksinasi Covid-19 yang akan dimulai pada 13 Januari.

Jika Jokowi bersedia menjadi orang yang pertama kali divaksin, kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah pun akan semakin tinggi.

“Cocoklah kalau para pemimpin itu memberi contoh, memberi teladan. Masyarakat kita dari segi pengetauan tentang vaksin kan kurang. Jadi tidak banyak mengerti tentang itu,” tutur Windhu.

Baca juga: Warganet Cek NIK Jokowi Tak Masuk Penerima Vaksin Tahap Pertama, Ini Kata Jubir Vaksin

“Selain itu yang terpenting komunikasi publik pemerintah (tentang vaksin) yang sederhana yang bisa dipahami rakyat,” ucap Windhu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com