Soal PP Kebiri Kimia, Moeldoko: Sebenarnya Masyarakat Sangat Diuntungkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo berupaya memberikan kepastian hukum dalam penindakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Hal inilah yang menjadi alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

"Jadi ini sebenarnya masyarakat Indonesia sangat diuntungkan dengan PP ini, karena Presiden memberikan kepastian atas upaya non judicial yang bisa meredam itu (tindakan kekerasan seksual pada anak)," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Komnas PA: PP Kebiri Kimia Beri Kesempatan Eksekusi Pemberatan bagi Predator Seksual Anak

Moeldoko mengaku, melalui PP ini, pemerintah berupaya sensitif merespons kegelisahan masyarakat terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak.

Dengan PP ini pemerintah juga ingin anak-anak mendapat perlindungan yang ketat dari negara dalam hal ancaman kekerasan seksual.

"Kalau persoalan ini merupakan persoalan yang betul-betul membuat gelisah semua orang, khususnya anak-anak kecil, itu harus mendapatkan perlindungan ekstra ketat dari pemerintah, dari negara," ujarnya.

Menurut Moeldoko, PP Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan sejumlah kejadian tindak kekerasan serupa di berbagai negara.

Pada intinya, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum melalui PP ini.

"Dengan PP itu lah memberikan kepastian agar ada sebuah langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap para pelaku pemerkosa itu," kata dia.

Baca juga: Dukung PP Kebiri Kimia Predator Seksual, Komnas PA: Ini Hadiah untuk Anak Indonesia

Adapun Presiden Jokowi meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 pada 7 Desember 2020.

PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) PP tersebut dikatakan, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Sementara itu, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronok dan rehabilitasi.

Kendati demikian, berdasarkan Pasal 4, pelaku persetubuhan atau pencabulan yang masih berstatus anak tak dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.