Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Kompas.com - 03/12/2020, 17:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah tak memberi target untuk nilai kontribusi atas mergernya tiga bank syariah terhadap ekonomi nasional.

Namun, kata dia, yang paling terpenting adalah melakukan akselerasi karena Indonesia memiliki potensi yang besar dari sisi ekonomi dan keuangan syariah.

"Sebenarnya kami dalam hitungan waktu tidak memberi target, tapi paling penting melakukan akselerasi dan yang ingin dikejar adalah potensi kita yang besar ini, ingin supaya realisasinya lebih cepat," ujar Ma'ruf dikutip dari acara Indonesia Bicara, Kamis (3/12/2020).

Ma'ruf mengatakan, penggabungan tiga bank syariah, yakni Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah tersebut karena pihaknya memiliki target-target sendiri dalam pengembangan potensi yang besar.

Ia mencontohkan di tingkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan memperbanyak bank wakaf yang saat ini baru 50 dan diharapkan bertambah menjadi 200-300.

"Pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperbesar ini semua dan APBN kita juga diarahkan ke sana termasuk di lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi akan menangani koperasi syariah termasuk BMT di pesantren-pesantren," terang Ma'ruf.

Baca juga: Merger Tiga Bank Syariah, Pemerintah Targetkan Aset Lebih dari Rp 200 Triliun

Ia mengatakan, apabila dari 28.000 pesantren di Tanah Air,10.000 di antaranya bisa membangun BMT dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya, maka potensi pengembangan ekonomi syariah pun lebih besar.

Belum lagi, kata dia, potensi yang diambil dari kredit usaha rakyat (KUR) syariah di bank-bank syariah yang akan di-merger tersebut.

"Kalau ini nanti dalam tempo dekat berkembang, pada 2021 kita sudah mulai melakukan pengembangan, maka 2024 sudah kelihatan hasilnya. Optimismenya begitu," ucap dia.

Dengan demikian, ia pun berharap nantinya merger ketiga bank syariah milik BUMN tersebut dapat menghasilkan bank besar yang dikelola secara profesional.

Termasuk menjadi jangkar untuk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kendati demikian, pemerintah menargetkan aset yang akan dimiliki bank syariah hasil merger tersebut lebih dari Rp 200 triliun.

Diketahui, pemerintah akan menggabungkan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Rencananya, bank merger tersebut akan mulai beroperasi pada Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com