Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Kabinet Baru, Harapan Baru?

Kompas.com - 23/12/2020, 20:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya melakukan reshuffle. Setelah menjadi isu liar sejak Juni lalu, Jokowi akhirnya menata ulang jajaran pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi secara resmi mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinetnya di Istana Negara, Selasa (22/12). Para menteri baru ini dilantik hari ini, Rabu (23/12/2020).

Ini merupakan bongkar pasang perdana pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Beberapa menteri dicopot dan digeser posisinya. Sejumlah nama dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno, dan Adegan Politik Kekuasaan...

Isu lama

Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus.

Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat setelah video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju viral.

Dalam video tersebut, Jokowi sempat mengingatkan para menteri dan petinggi negara di Kabinet Indonesia Maju bahwa dia bisa mengocok ulang kabinetnya kapan saja. Ancaman itu dilontarkan lantaran Jokowi kesal dan tidak puas dengan kinerja para pembantunya tersebut.

Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Di berbagai kesempatan Jokowi juga mengatakan, ia tak memiliki beban jika akan mengocok ulang susunan kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para pembantunya.

Namun isu itu meredup seiring berjalannya waktu. Sebulan belakangan wacana perombakan kabinet kembali menguat. Ini terjadi setelah dua menteri Jokowi dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Profil 6 Menteri Baru Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle

Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo serta Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara selama dua pekan berturut tertangkap tangan atas dugaan kasus rasuah.

Menteri baru, harapan baru?

Sesuai prediksi, Presiden Jokowi akhirnya merombak susunan kabinetnya usai gelaran Pilkada serentak tahun ini. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial, ada sejumlah kementerian yang diisi wajah baru.

Ada sejumlah nama baru yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Muhamad Luthfi menjadi Menteri Perdagangan.

Dari enam menteri tersebut sebagian besar adalah wajah baru alias belum pernah menduduki jabatan menteri. Hanya M Luthfi yang sudah pernah di jajaran kementerian.

Sebelumnya, dia sudah pernah ada di kabinet, yakni era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh SBY jebolan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan.

Keputusan Jokowi merombak kabinetnya di akhir tahun ini dianggap sebagai keputusan yang tepat. Pasalnya, langkah ini bisa mendongkrak kembali kepercayaan publik yang terus meredup terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam menangani pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com